Harian Ekonomi Neraca
Aliansi Masyarakat Peduli Papua dan Papua Barat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menindaklanjuti temuan BPK terkait korupsi dana Otonomi Khusus Papua.
“KPK segera bertindak menangkap pejabat KPK yang terbukti melakukan korupsi dana Otsus berdasarkan temuan BPK,” kata Ketua Koordinasi Aliansi Masyarakat Peduli Papua dan Papua Barat, Franky Umpain. di lakarta, Selasa.
Menurut Franky, hingga saat ini belum ada langkah maju yang dilakukan KPK terkait sejumlah temuan penyimpangan dalam penggunaananggaran selama kurun waktu 2002-2010 oleh BPK.
Dia juga mengatakan bahwa sejak pemberlakuan Otsus di Papua keadaan masyarakat tidak berubah. “Hingga saat ini, Otsus ada dan sebelum ada Otsus keadaan kami tetap seperti ini. Masih banyak masyarakat yang belum berpakaian, biaya pendidikan tidak sampai,” katanya.
Franky mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah banyak mengucurkan dana Otsus Papua sudah besar, tetapi hanya para pejabat saja yang menikmati.
Berdasarkan data Aliansi Masyarakat Peduli Papua dan Papua Barat ini yang merujuk temuan BPK. selama periode 2002-2010, pemerintah pusat sudah mengucurkan dana Rp 28 triliun.
Namun telah terjadi berbagai penyimpangan, diantaranya Rp566 miliar pengeluaran dana Otsus tidak didukung bukti yang valid.
Dalam pemeriksaan tahun 2010 dan 2011, ditemukan Rp 211 miliar tidak didukung bukti ter masuk realisasi belanja untuk PT TV mandiri Pa pua dari tahun 2006-2009 scnilai Rp 54 miliar (idak s-esuai ketentuan.
Pengadaan barang dan jasa melalui dana ( Usus senilai Rp 126 miliai tidaksfsu.u aturan. Selain itu juga digemukan Rpl,85 triliun dana Otsus periode 2008-2010, didepositokan.
Atas temuan BPK ini.kata Franky pihaknya sudah menemui KPK pada 27 luni 2011 untuk mendorong pengungkapan kasus ini.
“Mereka telah mengakui ada bukti dari temuan BPK ini, dan berjanji akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku,1 ungkap Franky.
Untuk mendesak hal ini. katanya, pihaknya melakukan berbagai sosialisasi perjuangannya im ke I terbagai media agar pemerintah pusat men-a aspirasinya. kami berharap pemerintah pusat segera bertindak dan tidak melindungi pejabat daerah yang korupsi, sehingga ak.it tahu pemerintah pusat berpihak padanya.” katanya