KASUS rekening liar di kementerian dan lembaga pemerintah harus diproses secara hukum agar muncul efek jera dan tidak terulang kembali. Kementerian Keuangan harus berani mengambil langkah tersebut.
“Kalau ada dugaan tindak pidana korupsi harus dibawa ke ranah hukum, tetapi bila hanya kelalaian administrasi teguran saja cukup,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR yang membidangi keuangan Harry Azhar Azis di Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan sudah membekukan sebanyak 3.095 rekening liar milik kementerian dan lembaga pada tahun ini. Hal itu dikatakan Agus dalam Rapat Paripurna DPR tentang tanggapan pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat oleh BPK tahun 2010 (MediaIndonesia, 12/7).
Harry Azhar menegaskan, rekening ilegal harus dibawa ke Kejaksaan Agung atau KPK. Mengenai bertambahnya rekening liar tiap tahun. Harry Azhar menilai hal itu disebabkan buruknya pengawasan dari Kemenkeu.
Saat menanggapi hal itu, Kemenkeu mengaku sudah melimpahkan puluhan rekening liar ke KPK karena tidak wajar. “Sejak tahun lalu sudah kami limpahkan,” ujar Irjen Kemenkeu Sonny Loho.
Sonny menjelaskan, rekening liar terdiri dari giro dan tabungan, tapi yang paling banyak tabungan. Kemenkeu menutup rekening liar bersama dengan bunga yang dihasilkan. “Semua sudah disetor ke kas negara,” tuturnya. Sonny enggan menyebutkan rekening liar milik siapa yang dilaporkan.
Terkait dengan rekening liar Kementerian Pendidikan Nasional, Pit Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendiknas Ibnu Hamad dalam hak jawabnya, kemarin, membantah pernyataan Koordinator Fitra Uchok Sky Khadafy bahwa terdapat 151 rekening liar senilai Rpl53 miliar di Kemendiknas.
Pasalnya, berdasarkan laporan BPK, hanya terdapat 44 rekening liar dengan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp26.438.107.089.
Sebanyak 21 rekening telah diusulkan untuk mendapatkan izin ke Kemenkeu, sedangkan 23 rekening lainnya belum diajukan.
“Rekening-rekening tersebut umumnya milik perguruan tinggi negeri,” ungkap Ibnu Hamad. (FD/Bay/X-6)
*MEDIA INDONESIA