Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menyambut baik upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam memperbaiki tata kelola keuangan.
Hal itu disampaikan Rizal dalam lokakarya peningkatan tata kelola keuangan dan budaya antikorupsi di Gedung Kemendikbud, jakarta, kemarin. Hadir juga dalam acara tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar.
Rizal mengatakan, upaya yang dilakukan Kemendikbud ini harus didukung semua stake holder. “Upaya perbaikan tersebut mudah-mudahan akan bermuara pada peningkatan pelayanan publik Kemendikbud dan tampilan opini laporan keuangannya,” harap Rizal.
Rizal menegaskan, sebagai institusi yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia, sangat berharap semua program Kemendikbud berjalan lancar dan terimplementasi secara baik.
“Secara khusus, selaku Pimpinan BPK yang bertanggung jawab terhadap pemeriksaan laporan keuangan di Kemendikbud, saya meminta Kemendikbud memprioritaskan penyelesaian aset yang bermasalah dan memperhatikan penanganan beasiswa untuk siswa dan mahasiswa miskin, demikian juga dengan tunjangan profesi guru,” katanya mengingatkan.
Soal aset, Rizal sangat mewanti-wanti Kemendikbud, karena aset di Kemendikbud sangat luar biasa. Jangan sampai ada aset negara yang tidak tercatat. Karena, kalau tidak tercatat bisa kemana-mana.
Soal BOS atau Bantuan Operasional Sekolah, Rizal yang juga ikut melakukan sidak ke beberapa sekolah, gembira karena BOS telah terealisir dengan baik. “Di Jawa Barat dan DKI, saya cek dana BOS sudah terealisir seusai dengan jumlahnya,” tegasnya.
Begitupun soal tunjangan sertifikasi guru. “Saya keliling ke seluruh kabupaten dan kota, ternyata bagi seorang guru, tunjangan sertifikasi itu ditunggu-tunggu betul. Mohon Pak Menteri terus memperhatikan hal ini,” pinta Rizal.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar mengingatkan, pentingnya tiga hal yang perlu dilakukan aparat negara, terutama Kemendikbud. Yaitu, bersih dari KKN, kompeten dan meningkatkan budaya melayani.
Menteri Azwar juga mengungkapkan berbagai langkah konkret yang dilakukannya guna penataan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Antara lain, melakukan penataan struktur organisasi, membentuk tim independen untuk mengevaluasi jumlah dirjen, dan melakukan evaluasi pengangkatan jabatan struktural. Yang tak kalah penting juga, Menteri Azwar terus memonitoring jumlah dan distribusi PNS.
Rakyat Merdeka