JAKARTA, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjanjikan dua bulan lagi audit manajemen utang pemerintah yang mencapai Rp 2.000 triliun bisa rampung. BPK telah memetakan komponen yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan utang negara.
Hasan Bisri, Wakil Ketua BPK menjelaskan beberapa komponen yang dijadikan acuan audit. Pertama, loan agreement yang dibuat pemerintah dengan lembaga donor. “Pemeriksaan terhadap komponen ini untuk mengetahui apakah semua utang yang telah dihimpun pemerintah sudah dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah, katanya, akhir pekan lalu.
Menurutnya, pemeriksaan terhadap komponen tersebut juga dimaksudkan untuk mengetahui akuntabilitas penggunaan pinjaman oleh pemerintah. Dari pemeriksaan ini diharapkan bisa didapatkan apakah proyek yang didanai dari utang luar negeri tersebut benar- benar dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. “Kalau tidak pasti akan kelihatan di mana kesalahannya,” kata Hasan.
Kedua, cara pemerintah dalam menjual obligasi Komponen ini diperiksa untuk mengukur tingkat bunga dari obligasi. Sebab, BPK tidak ingin obligasi berbunga tinggi dinikmati investor asing. “Karena komponen yang diperiksa banyak, jadi kami butuh waktu,” imbuhnya. @Agus Triyono
Harian Kontan