BPK RI mendorong tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apabila tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI meningkat, maka akan tercapai perbaikan kinerja pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan di wilayah Sulawesi Utara. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI di Manado, Sulawesi Utara, 15 Maret 2013.
“Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan, khususnya mengenai temuan-temuan pemeriksaan BPK yang belum terselesaikan,” ungkap Anggota BPK RI, Rizal Djalil di hadapan Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, Bupati/Walikota, Kepala SKPD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Sekolah tingkat SMP dan SMA se-Provinsi Sulawesi Utara serta para pejabat di lingkungan BPK RI.
Terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, Anggota BPK RI berpesan agar hal-hal yang terkait dengan indikasi atau berpotensi merugikan negara/daerah, harus diselesaikan terlebih dahulu. “Yang ada indikasi kerugian negara/daerah difokuskan untuk diselesaikan,” pesannya.
BPK RI menemukan beberapa masalah terkait pengelolaan anggaran pendidikan dan kesehatan, terutama dalam penyaluran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Wilayah Sulawesi Utara.
Menurutnya, terkait Jamkesmas di Sulawesi Utara, BPK RI masih menemukan permasalahan terkait kepesertaan, pendanaan, verifikasi, serta monitoring dan evaluasi. Sedangkan terkait penyaluran BSM pada tahun 2011, BPK RI menemukan, antara lain, adanya dana yang tidak tersalurkan, penetapan penerima tidak didukung dokumen, penerima yang tidak berhak, serta adanya potongan, pungutan, dan iuran untuk pembiayaan kegiatan sekolah. “Sudah ada pos khusus (pembiayaan kegiatan sekolah) untuk itu, jangan lagi hak siswa penerima dikurangi,” tegas Rizal Djalil.
Selain Anggota BPK RI, rapat koordinasi ini menghadirkan juga narasumber Anggota DPR RI, Olly Dondokambey yang memaparkan mengenai Kebijakan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan. Narasumber lainnya adalah Deputi Investigasi BPKP, Eddy Mulyadi Supardi yang menjelaskan mengenai Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI.