Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan terhadap kinerja Pelabuhan Tanjung Priok, yang belakangan ini disorot karena lamanya dwelling time atau waktu tunggu bongkar muat.
Anggota BPK Sapto Amal Damandari mengatakan pemeriksaan pendahuluan telah diselesaikan pada Selasa (20/8), sehingga BPK dapat dilanjutkan menuju proses audit kinerja.
“Pemeriksaan Priok oleh kami masih jalan. Pemeriksaan pendahuluan sudah selesai. Sekarang kami tengah konsinyering, proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat, untuk menentukan program audit selama 3 hari mulai hari ini (Jumat),” kata Sapto kepada Bisnis, Jumat (23/8).
Menurut Sapto, dari hasil pemeriksaan pendahuluan, BPK telah menetapkan sejumlah indikator kunci untuk menilai kinerja pelabuhan yang berkontribusi terhadap 70% dari sistem logistik nasional itu.
Sapto mengatakan pihaknya telah meminta keterangan dari semua pemangku kepentingan, mulai dari importir, PT Pelindo II, kalangan asosiasi, pusat karantina, sampai Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
BPK juga telah memantau kondisi di lapangan, mulai dari kondisi sistem informasi (IT), infrastruktur, dan lalu lintas barang.
Berdasarkan hasil pantauannya, menurut Sapto, memang ada masalah di pelabuhan tersebut, terlihat dari tingginya tingkat penumpukan kontainer.
“YOR (yard occupancy ratio) yang sempat berkurang saat Lebaran, setelah itu melonjak lagi dan sekarang sudah hampir 90%. Padahal, best practicenya itu 65%,” jelas Sapto.
Per akhir Juni 2013, dwelling time di Priok naik menjadi lebih dari 8 hari untuk rata-rata seluruh jalur dari semula 4 hari, dan lebih dari 17 hari khusus untuk jalur merah.
Dari total 17 hari tersebut, 11 hari di antaranya habis hanya untuk customs clearance, 6 hari sisanya dibagi untuk pre dan post-clearance. Padahal, Januari lalu, pemerintah menargetkan dwelling time di Priok selama 4 hari pada April 2013.
Target itu lalu dipertajam kembali pada Mei, saat Presiden Yudhoyono mengunjungi acara groundbreaking Terminal Kalibaru Priok, menjadi 3 hari.
Pada Minggu (7/7) Menteri Keuangan M. Chatib Basri menugaskan Wakil Menteri Keuangan II Mahendra Siregar mengambil alih Kantor Pelayanan Utama BC Priok dan berkantor di sana setidaknya 2 hari dalam sepekan.
Mahendra diminta memimpin penambahan staf dan perpanjangan layanan pabean di Priok hingga pukul 23.00 dari semula 16.00, memperbaiki sistem manajemen risiko, memfasilitasi sinergi antarlembaga di pelabuhan, dan menyelesaikan penumpukan kontainer.
Bisnis Indonesia