Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan dana optimalisasi Rp27 triliun yang digelontorkan jelang Pemilu 2014. Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, kebijakan itu bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi.
Dalam pertemuan dengan pimpinan media massa di Gedung KPK Jakarta, tadi malam. Zulkarnaen mengatakan penetapan dana optimalisasi tersebut aneh. Mengapa di akhir tahun ada dana optimalisasi? Untuk lembaga mana? Siapa yang mengusulkan? Untuk keperluan apa? Jangan-jangan karena menjelang pemilu?
Ia menambahkan, KPK sudah mempertanyakan masalah itu ke Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetapi tidak mendapat jawaban memuaskan. Dana optimalisasi yang dialokasikan ke kementerian dan lembaga, tegas dia, semestinya tidak diperlukan bila perencanaan APBN matang.
Dana optimalisasi ini bertentangan dengan upaya pencegahan korupsi. Karena itu, KPK akan memperhatikan dan mengawasi dana optimalisasi tersebut, tandas Zulkarnaen.
Dana optimalisasi yang diusulkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD itu tercantum dalam dokumen resmi APBN 2014 yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (14/11). Jumlah itu dua kali lipat lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya, yakni Rp 11 triliun-Rp 13 triliun.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo pun khawatir dana optimalisasi yang membengkak dimanfaatkan untuk pemilu. Pihaknya akan mencermati penggunaan dana tersebut.
“Semua akan dicermati, mulai sekarang, dari perencanaannya, BPK ikuti. BPK sedang menyiapkan sistem. Jangan sampai uang-uang itu diselewengkan,” ujar Hadi seusai diskusi dengan tajuk Pencegahan KKN secara Sistemik di Balai Sidang UI, Depok, kemarin.
Selain dana optimalisasi, BPK mencermati anggaran di kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, sampai badan usaha milik negara (BUMN). Langkah yang sudah dilakukan ialah meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan agar proyek-proyek BUMN tidak menggunakan uang tunai. “Semua gubernur di Jawa juga kita minta begitu,” kata Hadi.
Pengelola keuangan negara, lanjutnya, harus pula memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Secara terpisah, anggota Banggar DPR dari Fraksi PDIP Dolfie OF Palit mengatakan distribusi dana optimalisasi dilakukan terbuka dan dihadiri para anggota banggar. Penentuan proyeknya juga berdasarkan kriteria pemerintah. Kementerian Pekerjaan Umum mendapatkan jatah paling besar, Rp9 triliun.
“Kita rapat terbuka di hari yang sama setelah ketemu angkanya bersama pemerintah. Pemerintah ajukan kriterianya lalu kita bagi anggarannya,” ujar Dolfie, kemarin.
Media Indonesia