Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk menjadikan APBD Jawa Tengah semakin transparan. Demi mewujudkan upaya itu, Ganjar mendukung penuh langkah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemantauan data transaksi rekening milik Pemprov Jateng di Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara online atau e-audit.
Hal itu disampaikan Ganjar usai penandatanganan kesepakatan bersama antara BPK dengan sejumlah gubernur dan direktur BPD tentang akses data transaksi rekening pemprov secara online, Selasa (21/1). “Kita setuju saja, karena ini mempermudah kontrol dan pola pemeriksaan maupun pencatatannya. Jadi tinggal jalan saja,” ucap Ganjar.
Sejumlah BPD yang ikut dalam penandatanganan kesepakatan itu antara lain BPD Jateng, Jabar, Banten, Bank Jatim, BPD Bali dan Bank Sulselbar. Dengan kerjasama itu, Ganjar berharap akses data keuangan pemda melalui sistem online itu dapat berjalan secara efektif dan tidak menganggu data perbankan.
“Cuma tadi memang ada yang menarik ketika masuk ke perbankan yang penting tidak menganggu, nantinya UU Perbankan menyangkut kerahasiaannya. Sehingga harapannya betul-betul dua instansi ini bisa melaksanakan, tidak sampai bocor,” harap mantan Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Hal senada juga disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarno. Menurutnya kerjasama ini dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan APBD. “Ya bagus, biar BPK langsung terkoneksi dengan data. Kalau ada kecurangan bisa ketahuan, jadi datanya bisa untuk perbandingan,” pungkas pria berkumis tebal yang dikenal dengan panggilan Pakde Karwo itu.
Sedangkan Ketua BPK Hadi Poernomo yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, dengan penandatanganan kesepakatan itu maka BPK bisa secara online memantau transaksi keuangan pemprov di BPD. Hadi mengatakan, kesepakatan itu merupakan langkah menuju implementasi e-audit.
“Kesepakatan bersama ini dimaksudkan untuk memungkinkan BPK mengakses secara online seluruh transaksi kas pemerintah provinsi dimaksud yang ada pada BPD. Akses online transaksi kas Pemerintah Provinsi tersebut pada BPD merupakan salah satu implementasi e-audit BPK pada pemerintah daerah,” ujar Hadi.
Indo Pos