Medan, (beritasumut.com – Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erri Nurady mengajak seluruh elemen untuk bertindak jujur dan amanah dalam setiap pekerjaannya. Sehingga kepentingan masyarakat umum bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Ajakan ini diungkapkan Tengku Erry saat pemutaran film BPK.
Tak kurang dari tiga film pendek diputar di Hermes PXXI, Hermes Place Polonia, Medan, Senin (27/1/2014). Pemutaran dihadiri Anggota V BPK Agung Firman Sampurna bersama Wagub Sumut T Erry Nuradi, Sekda Pemprov Sumut Nurdin Lubis, Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin, Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara Muktini dan para pejabat lainnya seperti Ketua DPRD Medan serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumut.
Menurut Wagub, film BPK yang diinspirasi dari hasil pemeriksanaan ini memiliki arti cukup besar untuk kepentingan masyarakat, mulai dari penyimpangan anggaran pemerintah, hingga tidak jujurnya pelayanan kepada masyarakat. “Intinya kita harus budayakan prilaku jujur dan amanah,” katanya.
Sementara Anggota V BPK RI Agung Firman Sampurna mengatakan, film ini terinspirasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK selama 2005 hingga 2012 yang selama waktu tersebut BPK kerap menemukan penyimpangan. Tampil di film ini sejumlah artis antara lain Ida Leman, Happy Salma dan Lukman Sardi dan Kota Medan menjadi kota pertama di luar Jakarta yang memutar fim tersebut. Pemutaran pertama dilakukan di Jakarta pada 20 Januari 2014.
Film tersebut diawali dengan sambutan Kepala BPK Hadi Purnomo yang menyebut bahwa BPK mengeluarkan tiga film pendek berjudul “Uang Rujak Emak”, “Kertas Si Omas” dan “Kami” diinspirarsi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat supaya lebih memahami bahwa penyelewengan dan korupsi itu jangan dilakukan. Film tersebut lebih menyentil ke hal-hal yang memulai korupsi tapi akhirnya menyengsarakan rakyat jadi dengan film ini hendaknya dapat lebih dimengerti, dipahami dan dicermati.
Tujuannnya menurut Hadi, agar dalam pengelolaan negara lebih baik lagi. Kasusnya dibuat story line yang menggambarkan tentang adanya penyelewangan dalam tiga kasus tersebut yakni bidang pendidikan (dana BOS), tenaga kerja dan pelayanan ibadah haji.
“BPK mengaudit pengelolaan APBN dan APBD setiap tahun dan hasilnya dengan nilai oponi terhadap lembaga/instasi tersebut. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebani kepada pemerintah, tapi juga masyarakat,” katanya.
Kepada wartawan, Anggota V BPK Agung Firman Sampurna mengatakan BPK menyoroti tiga topik yakni pelayanan ibadah haji dengan judul “Uang Rujak Emak”, “Cerita Kami” tentang pendidikan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan “Kertas Si Omas” tentang tenaga kerja Indonesia (TKI), agar pelayanan ketiga sektor tersebut supaya lebih baik lagi.
Agung mengakui kalau pelayanan ibadah haji Indonesia pada Tahun 2013 terbaik di dunia, namun BPK menilai ke depan harus tetap menjadi lebih baik lagi, tidak ada calo yang dapat merugikan masyarakat.
Ia menyebut BPK memeriksa 279 entitas diantaranya 273 Pemkab/Pemko dan 16 Pemprov termasuk Pemprov Sumut. Dari 1.600 LHP yang dikeluarkan setiap tahun, ternyata ada yang diperiksa itu justru kurang membaca LHP tersebut.
“Dari tiga topik film itu saja menggambarkan betapa luasnya tanggung jawab pengelolaan negara yang pengawasannya oleh BPK,” kata Agung yang menonton didampingi isteri.
Film pendek ini, tambahnya, akan menjadi salah satu sarana publikasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keberadaan, peran dan konstribusi BPK terhadap perbaikan akuntabiitas pengelolaan keuangan negara.
“BPK berharap ketiga film pendek itu dapat memberikan gambaran secara singkat, jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat mengenai peranan dan kontribusi BPK terhadap perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” katanya.
Film Uang Rujak Emak bercerita tentang penjual rujak yang memiliki keinginan kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima (haji), dengan cara mengumpul uang sejak anaknya masih keci (SD).
Setelah anaknya tamat sekolah dan kerja, barulah keinginannya itu bisa terpenuhi. Namun seperti cerita banyak halangan, untuk berangkat harus menunggu lama sampai tahunan karena adanya Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang mana para calon jamaah haji harus melalui daftar tunggu atau antre.
Kondisi ini dimanfaatkan oleh calo yang katanya bisa diurus berangkat haji tahun ini asalkan ada dana pelicin. Akhirnya si anak mengurus ibunya dengan menjual kendaraan untuk tambahan dana tersebut. Namun Kemenag memang menyurati si emak itu bahwa tahun ini gilirannya berangkat, jadi tak perlu harus ke calo.
Sedangkan cerita Kertas Si Omas, menceritakan seorang perempuan yang berhasrat kerja menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri tapi hasil pemeriksaan kesehatan, ia tidak bisa karena memiliki penyakit. Namun perempuan itu berupaya menyogok petugas agar mau mengeluarkan surat keterangan bahwa dia layak jadi TKI.
Untuk “Cerita Kami”, bercerita tentang kepala sekolah SMP yang korup dana BOS sehingga yang rugi murid-muridnya serta kondisi sekolah cukup memprihatinkan, sementara kepsek tersebut memperkaya diri dengan berbagai fasiitas di sekolah seperti tv dan sebagainya.
Dana BOS itu diberikan pemerintah ke sekolah-sekolah untuk membantu operasional sekolah seperti penyediaan buku-buku pelajaran dan rehabilitasi sekolah.
Kepala Humas BPK Bachtiar Arif menyebut film ini dibuat sejak sejak April 2013 dengan bantuan USAID melalui proyek Strengthening Integrity and Accountability Program yang dikelola Konsultan Management System International (MSI), termasuk didalamnya proses pemilihan production house. (BS-021)

beritasumut.com