BEKASI-Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan mengevaluasi keberadaan empat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah tersebut. Hal itu dilakukan setelah adanya catatan penting dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait kinerja laporan keuangan pada periode 2013. Keempat perusahan plat merah itu adalah PDAM Tirta Patriot, PD Migas, BPR Syariah, dan Mitra Patriot. Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, segera melakukan evaluasi terkait penyertaan modal keempat BUMD. Hal itu dilakukan setelah mendapat catatan penting dari pihak BPK terkait kinerja laporan keuangan tahun 2013. “Kami akan evaluasi semua penyertaan modal BUMD tahun ini,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Pepen ini menambahkan, salah satu masalah perbaikan laporannya itu menyangkut modal yang diberikan ke dua BUMD sebesar Rp 13.3 miliar, akan tetapi kedua BUMD itu tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada pemda. “Catatan itu merupakan sebagai teguran untuk diperbaiki ke depannya,” jelasnya.
Selain itu, ada juga catatan yang diberikan pihak BPK. Pepen mengaku, penata usahaan dan pengelolaan aset daerah yang bersifat tetap, namun belum memadai. “Ada sejumlah aset tetap kami seperti tanah, bangunan, dan lainnya yang belum terkelola dengan baik,” katanya.
Ditambah lagi, catatan itu adalah adanya sejumlah aset tetap berupa tanah fasos/fasum senilai Rp 137 miliar. Hingga kini, aset tersebut masih belum didukung berita acara penyerahan yang sah. “Aset tetap itu merupakan imbas dari aset lama yakni ketika masih bergabung dengan Kabupaten Bekasi,” katanya.
Dan yang terakhir kata Pepen, catatan itu menyinggung soal penilaian aset tetap tanah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kali ini Pepen akui sudah mengintruksikan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk segera memvalidasi. “Saya sudah perintahkan kepada BPKAD untuk melakukan validasi fasos/fasum kita yang sudah dimanfaatkan pihak ketiga,” paparnya.
Bahkan, kata Pepen, catatan ini segera diaplikasikan kepada seluruh jajarannya. Pasalnya, dia khawatir catatan ini bakal menjadi masalah baru untuk kinerja kepemerintahan.Bila temuan itu tidak kita tindaklanjuti dalam tiga bulan ke depan, maka bukan tidak mungkin permasalahan menjadi besar,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai mengatakan, adanya catatan dari BPK sudah menjadi bukti ketidabecusan kinerja eksekutif dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah. “Walikota harus tegas, apabila anak buahnya tidak becus langsung copot jabatannya,” ujarnya.
Tumai juga menyoroti soal keberadaan tanah fasos/fasum yang sampai sekarang ini banyak dimanfaatkan pihak ketiga. Seharusnya, pemerintah daerah lebih pro aktif turun ke bawah melakukan pendataan. “Jangan sampai dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.
Indo Pos