JAKARTA. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil menyerahkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) tahun 2013 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jumat (13/6). Hasilnya, LKPP 2013 masih berada pada opini wajar dengan pengecualian. Opini ini belum ada peningkatan dibanding LKPP 2012.
Dalam sambutannya di acara tersebut, SBY mengatakan bahwa LKPP merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas keuangan negara.
Selama ini, SBY mengklaim, pemerintahan yang dia pimpin selalu mengutamakan prinsip akuntabilitas. Soalnya, pemerintahan yang akuntabel atau bertanggungjawab, melaporkan pengelolaan keuangan dan memudahkan BPK memeriksa dan mengaudit.
Dari pemeriksaan BPK, selalu ada yang harus diperbaiki pemerintah. Begitu pula pada LKPP 2013. Sejumlah pemasalahan yang ditemukan BPK adalah masalah klasik. “Jangan putus asa, mari kita terus perbaiki,” kata SBY, Jumat (13/6) di kantornya, Jakarta.
Dalam laporannya kepada SBY, BPK menyebutkan enam permasalahan yang ditemukan dalam LKPP 2013. Pertama, masalah penerimaan pajak. BPK mengkritik penerimaan pajak selalu di bawah target. Pada tahun 2013, jumlah penerimaan pajak pemerintah lebih rendah 4% dari perencanaan, dimana realisasinya Rp 1.099 triliun.
Kedua, pemberian subsidi. Jika penerimaan pajak di bawah target, penerimaan subsidi selalu melebihi kuota anggaran. Bahkan, sejak 2009-2014 cenderung naik. “Hal ini karena pemberian subsidi tak tepat sasaran,” kata Rizal.
Ketiga, masalah pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua. Pemberian dana Otsus papua sejak tahun 2001-2014 selalu meningkat. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih rendah. IPM masyarakat Papua pada tahun 2001 65,36%. Pada 2012 hanya naik menjadi 65,86% saja. IPM Papua juga termasuk paling rendah ditingkat nasional.
Keempat, soal pengelolaan belanja infrastruktur. Meski jumlah anggaran infrastruktur 2013 naik 24,64% dari tahun sebelumnya, tapi peningkatan itu belum cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia.
Kelima, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). BPK mendorong pemerintah untuk terus menggenjot pencapaian target bidang pertahanan pada APBN 2013 sebesar Rp 92,1 triliun. Saat ini, pengadaan alutsista yang terealisasi baru sekitar Rp 27,8 triliun.
Keenam, soal desentralisasi keuangan daerah. Ketergantungan pemerintah daerah atas dana perimbangan masih tinggi, yakni 90%. Dalam jangka panjang, ketergantungan ini akan menyebabkan pemerintah pusat sulit menanggung keuangan daerah.
Harian Kontan