BPK menyelenggarakan Sarasehan Refleksi 69 Tahun BPK dengan tema “Perspektif Pemangku Kepentingan terhadap Hasil Kerja BPK dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Negara” pada Selasa (19/1) sebagai salah satu bagian dalam rangkaian peringatan HUT ke-69 BPK.

Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor Pusat BPK ini dihadiri oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna; Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara; Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar; Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi; Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan; dan Kepala Direktorat Utama Revbang, Bahtiar Arif, yang juga bertindak sebagai moderator; serta jajaran pejabat dan para pelaksana BPK lainnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, para narasumber dari berbagai kalangan antara lain Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah; Anggota DPD, Ajiep Padindang; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi; Wakil Direktur Tipikor, Kombespol Erwanto Kurniadi; Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Dede Rosyada; Pakar Komunikasi, Effendi Ghazali; Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar; Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto; Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Moch. Jasin; serta Direktur CNN Indonesia TV, Alfito Deannova Ginting. Penyelenggaraan sarasehan ini menandai kali pertama BPK melakukan siaran secara live streaming melalui YouTube.

Acara dibuka secara resmi oleh Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, yang membacakan keynote speech atas nama Ketua BPK yang sedang berhalangan hadir. Anggota I BPK menggarisbawahi pentingnya dialog antara BPK dengan para pemangku kepentingan. “Masih terdapat perbedaan pemahaman publik atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. BPK memandang bahwa LHP BPK dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangan dan peruntukannya”, jelasnya.

Secara bergantian, para narasumber sebagai pemangku kepentingan BPK menyampaikan pandangan, pendapat, serta masukannya terhadap peran dan hasil kerja BPK. Menanggapi pandangan dan masukan para pemangku kepentingan, Anggota V BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, membenarkan bentuk komunikasi BPK yang sulit karena sifat audit tertentu seperti audit investigatif. Hal ini senada dengan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota VI BPK, Bahrullah Akbar, yang menyebut perlu adanya komunikasi kepada masyarakat luas, kecuali komunikasi yang terbatas karena profesi.

Dalam sarasehan tersebut, dilakukan pula penyerahan penghargaan Tier Certification of Design Documents TIER III yang diserahkan oleh Managing Director South Asia Uptime Institute, John Duffin, kepada Pimpinan BPK. Sebagai instansi pemerintahan pertama di Indonesia yang menerima sertifikasi tersebut, BPK menunjukkan bahwa layanan teknologi informasinya telah sesuai dengan standar internasional.