Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas “Penyelesaian Proyek Infrastruktur Ketenagalistrikan Eks Dana APBN TA 2011 sampai dengan 2014 yang Terhenti” yang meliputi 166 kontrak yang menjadi penyokong utama Fast Track Program I (FTP I) 10.000 MW. Dalam pemeriksaan tersebut, terungkap bahwa pencapaian FTP I 10.000 MW belum memenuhi target yang telah ditetapkan serta pembangunan dukungan jaringan transmisi dan gardu induk yang masih banyak mengalami kendala penyelesaiannya.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari saat membuka acara Pertemuan Koordinasi Pembangunan Ketenagalistrikan di Indonesia, Masalah dan Solusi dalam Implementasi Program 35.000 MW dan Transmisi 46.000 KM. Koordinasi yang diselenggarakan di Auditorium BPK, Jakarta pada Selasa (31/5) ini menghadirkan Anggota IV BPK, Rizal Djalil, Anggota II BPK, Agus Joko Pramono, dan Anggota VII BPK, Achsanul Qosasi sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua BPK mengungkapkan bahwa RPJMN tahun 2015-2019, program pembangunan pemerintah memfokuskan pada pembangunan energi sebagai salah satu sektor unggulan, ketersediaan tenaga listrik menjadi bagian dari pembangunan sektor energi tersebut. “Implementasi program listrik 35.000 MW dan transmisi 46.000 km menjadi perhatian dan perlindungan BPK dalam merancang perencanaan pemeriksaan BPK,” tegas Wakil Ketua BPK.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan dalam laporannya mengatakan bahwa koordinasi ini sebagai bentuk kepedulian BPK terhadap permasalahan di bidang ketenagalistrikan dan dalam rangka mengoptimalkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas program ketenagalistrikan nasional.
Koordinasi yang diikuti oleh pejabat struktural dan auditor di lingkungan BPK serta para pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang ketenagalistrikan ini diselenggarakan untuk mengumpulkan berbagai pengalaman dalam implementasi pembangunan ketenagalistrikan yang sampai saat ini masih menghadapi kendala dan belum dapat dipecahkan.
Selain narasumber dari internal BPK, koordinasi ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu, Civitas Akademika ITB, Prof. Pekik Argo Dahono, dan Effendi Ghazali yang bertindak sebagai moderator.