Anggota VI BPK, Harry Azhar Azis memberikan kuliah umum dengan tema “Peran BPK dalam Mendorong Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Negara”, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, pada Senin (8/4).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya akademisi mengenai tugas, fungsi dan wewenang BPK. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan juga dapat menjalin dialog yang positif antara BPK dan civitas akademika, sebagai langkah awal bersama-sama mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Di depan 200 mahasiswa, Anggota VI BPK dalam pemaparannya mengatakan bahwa BPK adalah satu-satunya lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berlandaskan kepada nilai dasar BPK yaitu independen, integritas, dan profesionalisme.
BPK melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pada hakekatnya, semua pemeriksaan BPK bertujuan untuk memastikan apakah uang negara telah dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan peruntukannya.
Dengan jumlah APBN yang dikelola oleh pemerintah sangat besar maka akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bisa mengelola seluruh keuangan negara tersebut secara baik administrasinya dan secara benar penggunaannya. BPK masih menemukan banyak kelemahan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bukti dari sangat sulitnya mengawasi keuangan negara yang sangat besar jumlahnya tersebut.
APBN sebagai alat kebijakan dapat digunakan untuk mencapai tujuan negara yakni memakmurkan rakyat. APBN wajib digunakan untuk memberantas kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing dan tinggi produktivitasnya sehingga berdampak pada pengurangan angka pengangguran. ibarat pisau untuk memasak, APBN harus dipelihara senantiasa tajam sehingga efektif dan efisien digunakan. Disinilah tantangannya. bagaimana pemerintah memakmurkan dan memberikan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat miskin.” Inilah tujuan utama dulu para founding father mengantarkan kita semua ke pintu gerbang kemerdekaan. Kita harus bisa merdeka sepenuhnya, merdeka dari lapar dan merdeka dari kemiskinan dan kebodohan”, tegas Anggota VI BPK.
Dapat diketahui melalui pemeriksaan kinerja bahwa secara statistik timbul pertanyaan, mengapa APBN selama 19 tahun meningkat sampai lebih 800% tetapi angka kemiskinan hanya turun 45%. Seolah tidak ada hubungan antara peningkatan anggaran dan penurunan angka kemiskinan. Pertanyaan lain juga dapat diajukan terhadap penurunan tingkat pengangguran, Rasio Gini dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertanyaan seperti itu menjadi fokus pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan kinerja yang komprehensif, yang didukung pemeriksaan tematik, harusnya dapat menemukan masalahnya. Misalnya, apakah ada alokasi anggaran yang tidak efektif atau ada inefisiensi pengelolaan anggaran. Rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja keuangan negara digunakan untuk memperbaikinya. Tanggungjawab keuangan negara bukan hanya kesesuaian dengan prinsip kepatuhan dan kewajaran (accountability) tetapi lebih utama adalah dengan prinsip pencapaian sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat (responsibility). Diyakini, pemeriksaan keuangan negara, khususnya pemeriksaan kinerja, dapat memperbaiki pola pengelolaan keuangan negara untuk kesejahteraan.
Selain Anggota VI BPK, turut hadir Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achmad Hafisz Tohir sebagai pembicara dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Muhammad Sirozi.