Jakarta, Humas BPK – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) kembali menjadi bagian Delegasi Republik Indonesia dalam 9th Asia Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) yang diselenggarakan secara hybrid pada 28 – 31 Maret 2022. Dalam forum ini, BPK dipercaya untuk memberikan intervensi terkait perannya sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Intervensi BPK disampaikan oleh Yudi Ramdan Budiman, Pemeriksa Madya BPK, untuk Agenda Item 2 Strengthening Follow-up and Review to Accelerate Implementation of the 2030 Agenda-VNRs pada 30 Maret 2022 menggunakan virtual platform KUDO.
Dalam intervensinya, Yudi Ramdan Budiman menyampaikan usaha-usaha yang dilakukan BPK dalam pencapaian SDGs di Indonesia. BPK telah melakukan pemeriksaan kesiapan implementasi SDGs yang dilanjutkan dengan pemeriksaan efektivitas program pemerintah yang berkontribusi terhadap pencapaian SDGs di Indonesia. BPK juga melakukan reviu atas dokumen Voluntary National Review (VNR) Indonesia sehingga VNR yang disampaikan dalam United Nations High Level Political Forum (UN HLPF) menjadi lebih rigorous and evidence-based. “Building on constructive collaboration since 2017, the GoI requested the Audit Board to review Indonesia's VNR process before its submission to the UN in 2021. This initiative is aligned with paragraph 72 of UN Resolution A/RES/70/1, which mandates VNR processes to be more rigorous and evidence-based,” jelasnya. Selain itu, Yudi Ramdan Budiman juga menyampaikan strategi BPK dalam mendukung implementasi SDGs yang lebih baik melalui pemeriksaan yaitu dedicated SDGs audit dan embedded SDGs audit.
APFSD merupakan forum regional tahunan yang diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP) yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, kebijakan, serta memperoleh praktik terbaik dan solusi dalam rangka mereviu kemajuan dan menindaklanjuti implementasi SDGs di kawasan Asia Pasifik secara inklusif. Hasil dari forum ini akan mendorong usaha nasional dan global dalam pencapaian SDGs yang akan digunakan sebagai bahan persiapan UN HLPF. Tema 9th APFSD tahun ini adalah Building Back Better from COVID-19 while Advancing the Full Implementation of the 2030 Agenda in Asia and the Pacific dengan fokus pada Goal 4 (quality education), Goal 5 (gender equality), Goal 14 (life below water), Goal 15 (life on land), dan Goal 17 (partnership for the goals).
Dalam 9th APFSD ini, Delegasi Republik Indonesia (Delri) diketuai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinator SDGs di Indonesia. Selain BPK, Delri dalam forum ini juga beranggotakan perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dengan memberikan intervensi dalam 9th APFSD menunjukkan bahwa BPK dipercaya oleh komunitas internasional untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya yang berharga dalam mendorong pencapaian SDGs di Indonesia melalui perannya sebagai SAI.