Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atas Laporan Keuangan Kepolisian RI (Polri) Tahun 2010. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepolisian RI tersebut dilakukan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo dan didampingi oleh Anggota I BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Kepala Kepolisian RI (Kapolri), Jenderal Polisi Timur Pradopo pada Selasa, 14 Juni 2011, di Mabes Polri, Jakarta. “Laporan Keuangan Polri tahun ini memperoleh opini WTP-DPP karena BPK menilai masih terdapat kelemahan Sistem Pengendalian Intern atas pencatatan dan pelaporan dana-dana non APBN yang bersumber dari Pendapatan Polri yang dikelola tanpa melalui mekanisme APBN dan Hibah langsung berupa uang”, jelas Ketua BPK dalam sambutannya di hadapan para petinggi Mabes Polri dan para Kapolda dari seluruh Indonesia. Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain pendapatan yang tidak dilaporkan dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN, realisasi belanja fiktif, duplikasi pembayaran pelaksanaan kegiatan, kelebihan pembayaran atas kegiatan/operasi dan pengadaan barang, serta pemanfaatan barang milik negara tidak seizin Menteri Keuangan. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK berharap peran aktif Kapolri untuk segera memperbaiki kelemahan Sistem Pengendalian Intern yang teridentifikasi tersebut, serta meningkatkan peran Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dalam melakukan pengawasan internal. Hal ini bertujuan agar dari waktu ke waktu kesalahan akan semakin berkurang yang berarti kualitas pertanggungjawaban keuangan semakin baik. Menurut Ketua BPK, opini laporan keuangan hendaknya bukan merupakan tujuan akhir namun merupakan sasaran menuju tertib administrasi pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan. BPK berharap Polri dapat semakin akuntabel dan transparan dalam mengelola keuangan negara. “Dengan demikian, Polri sebagai salah satu instansi penegak hukum yang akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat dapat menjadi tauladan di bidang Tata Kelola Keuangan Negara,” harap Ketua BPK.