BPK Sampaikan IHPS I Tahun 2011 kepada DPD

Kamis, 6 Oktober 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Penyampaian IHPS tersebut dilakukan oleh Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, kepada Ketua DPD, Irman Gusman, dalam Sidang Paripurna di Gedung Nusantara V DPR RI, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, Anggota I Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota II Taufiequrachman Ruki, Anggota V Sapto Amal Damandari, Anggota VI Rizal Djalil, dan para pejabat eselon I BPK.

Dalam sambutannya, Ketua BPK menyebutkan bahwa pada semester I Tahun 2011, BPK telah memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2010 pada 358 atau 69% dari 524 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan LKPD Tahun 2009 pada lima pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan atas LKPP, LKKL, dan LKPD menunjukkan adanya perbaikan opini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. ”Namun demikian, untuk pemerintah daerah meskipun sudah ada kemajuan, masih harus lebih didorong untuk mencapai hasil yang lebih baik,” ungkap Hadi.

Jumlah LKPD Tahun 2010 yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) baru 32 atau 9% dari 358 LKPD yang diperiksa. Ditambahkan Hadi, penyebab masih banyaknya pemerintah daerah yang belum memperoleh opini WTP adalah belum optimalnya efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Kelemahan SPI ini antara lain masih banyak kasus pencatatan keuangan tidak/belum dilakukan, atau dilakukan namun tidak akurat, perencanaan dan penganggaran tidak memadai, dan pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan mekanisme APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menanggapi sambutan Ketua BPK tersebut, Ketua DPD mengajak seluruh Anggota DPD untuk memberi atensinya kepada hasil pemeriksaan BPK. ”Khususnya pada Anggota Komisi IV dan Panitia Akuntabilitas Publik untuk membedah lebih lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK sebagai bagian dari tugas konstitusional DPD RI dalam bidang pengawasan dan pertimbangan anggaran,” jelasnya mengakhiri agenda sidang pertama.