Pada tanggal 6 Maret s.d 7 Maret 2012, BPK mengikuti “Seminar on ‘Strategic Relations of SAI with the Institutional Environment” di Nilai Malaysia yang disponsori oleh GIZ dan ASOSAI dan diikuti oleh 9 Supreme Audit Institutions (SAI) negara Asia Tenggara, diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Lao PDR, Vietnam, Philipine, dan Kamboja.
Delegasi BPK RI diketuai oleh Anggota VII Bapak Drs Bahrullah Akbar MBA, dengan anggota delegasi yaitu Bahtiar Arif, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri, Harry Purwaka, Kepala Auditorat II A, Yudi Ramdan, Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri, dan Rati Dewi Puspita Purba, Kepala Bagian Hubungan Lembaga dan Media.
Delegasi BPK menjadi pembicara utama yang diwakili Bapak Bahrullah Akbar bersama JAN Malaysia, dan AGO Singapura terkait pola hubungan strategis antara BPK dengan Public Account Committee (PAC) Parlemen atau di Indonesia lebih dikenal Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR. Seminar mengupas pengalaman negara masing-masing dalam membangun dan mengembangkan kerja sama yang baik untuk menunjang tugas pokok dua lembaga negara. Sesi berikutnya adalah topik kualitas hubungan antara BPK RI dengan Kementerian Keuangan, yang dibawakan oleh Bapak Harry Purwaka, yang juga mengangkat pola hubungan pada negara masing-masing. Selain itu juga dikupas hubungan strategis antara BPK dengan Lembaga Pemberantyas Korupsi dan Media serta Lembaga Kemasyarakatan pada masing-masing SAI, dari delegasi Indonesia diwakili oleh Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bapak Bahtiar Arif.
Seminar ini diarahkan untuk membagi pengalaman mengenai pola hubungan lembaga pemeriksa dengan lembaga strategis lainnya seperti PAC, Badan Anti Korupsi, Kementerian Keuangan dan Media serta lembaga kemasyarakatan. Pada akhir seminar diperoleh pemahaman bersama bahwa adanya suatu kebutuhan untuk mengidentifikasikan strategi-strategi komunikasi dan tantangan yang harus dipertimbangkan oleh masing-masing SAI untuk memperkuat keberadaan lembaga pemeriksa dalam mempercepat efektivitas perbaikan pengelolaan keuangan pada sektor publik.