Dalam Pertemuan BPK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), KPK, Kejaksaan Agung, BPKP dengan Kepala Daerah se-Sulawesi Utara, se-Gorontalo, se-Maluku Utara, se-Papua dan se-Papua Barat, Anggota BPK RI Rizal Djalil membuka  acara “Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Melalui Birokrasi yang Akuntabel Menuju Pemerintahan yang Bersih” pada Selasa, 22 Mei 2012, di Ballroom Hotel Sintesa Peninsula, Manado. Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota BPK RI, Agung Firman Sampurna, Menpan RB, Azwar Abubakar, Gubernur Sulawesi Utara, S.H. Sarundajang, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejaksaan Agung, Arnold Angkow, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Isman Elmi, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Edi Mulyadi Supardi, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) se-Sulawesi Utara, se-Gorontalo, se-Maluku Utara, se-Papua Barat dan se-Papua, Auditor Utama KN VI Abdul Latief serta seluruh pejabat di lingkungan BPK RI.
Anggota BPK RI, Rizal Djalil mengatakan bahwa ”sebagai pejabat negara harus mengenal persoalan dengan lebih baik agar segera memperbaiki kesalahan dan bisa mengantisipasi permasalahan yang ada. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) bukan merupakan suatu jaminan bahwa tidak terjadi penyimpangan keuangan negara. Oleh karena itu, Gubernur, Walikota, dan Bupati wajib memberikan pengarahan. Menpan RB menjadi penanggungjawab dari Reformasi Birokrasi sehingga bisa diketahui rambu-rambu yang bisa menjadi tindak pidana.”
Sementara itu, Menpan RB menjelaskan mengenai Sembilan Program Percepatan Reformasi Birokrasi. Sembilan program tersebut adalah, Penataan Struktur Birokrasi, Penataan Jumlah dan Distribusi PNS, Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka, Profesionalisasi PNS, Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E-government), Peningkatan Pelayanan Publik, Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur, Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri, serta Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS.
Forum ini merupakan sarana komunikasi BPK dengan instansi lain sebagai usaha membuka diri untuk melihat persoalan dan menyelesaikannya demi kemaslahatan rakyat Indonesia. BPK juga mengharapkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui birokrasi yang akuntabel menuju pemerintahan yang bersih.