Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan kunjungan ke Redaksi Harian Kompas Jakarta pada Selasa, 25 September 2012. Kunjungan dilakukan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, Kepala Biro Humas dan Luar Negeri Bahtiar Arif, Plt. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Gunarwanto, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten I Nyoman Wara, dan para pejabat di lingkungan BPK RI.
Para pejabat dari BPK ini diterima Pemimpin Umum Redaksi Kompas Jakob Oetama, Wakil Pemimpin Redaksi Budiman Tanuredjo, Wakil Pemimpin Redaksi Ninuk Pambudy, Editor Ekonomi Pieter Gero, Redaktur Pelaksana James Luhulima, serta para redaktur ekonomi dan politik. “Kunjungan ini dilakukan untuk mengenalkan BPK sebagai lembaga Negara, serta untuk mendapat masukan dari Kompas dalam rangka memperbaiki tata kelola keuangan Negara sehingga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat diselesaikan dengan sistemik,” ungkap Ketua BPK.
Dalam kesempatan ini, Ketua BPK menjelaskan tentang ke-BPK-an, tugas dan wewenang BPK, Badan yang mengawasi BPK, e-audit, serta kepatuhan perundang-undangan. Terkait dengan e-audit, Ketua BPK memaparkan langkah BPK dalam mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui pusat data BPK. BPK telah membentuk sistem link and match dengan auditee, yang akan dimanfaatkan sebagai alat kontrol sebagai monitoring untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. “Kami mohon bantuan media untuk mengkritisi upaya ini sehingga BPK siap perbaiki sampai benar-benar terwujud secara nyata,” tambah Ketua BPK.
Pemimpin Umum Kompas, Jakob Oetama menyatakan bahwa Kompas mendapat kehormatan dan kepercayaan atas kunjungan BPK sebagai lembaga yang posisinya sangat strategis dalam sistem kenegaraan. Satu hal yang perlu diperhatikan, kata Jakob, sebagai warga Negara yang baik ada kewajiban yang harus dilakukan, Negara perlu menciptakan keadilan sosial supaya semua warga Negara bisa berkontribusi. “Kami sedapat mungkin ikut membantu karena hal ini adalah pekerjaan yang perlu dilakukan,” ujarnya.
Sedangkan Wapemred Budiman Tanuredjo menambahkan bahwa Kompas mendukung gagasan mencari solusi mengatasi korupsi dengan teknologi salah satunya e-audit. “Namun, hal ini tidak mudah karena masing-masing instansi punya terobosan teknologi dengan kepentingannya masing-masing. Apabila BPK dapat menjadi pionir mengintegrasikan data-data tersebut, dalam satu wadah tentunya ini adalah hal yang baik,” ujarnya. Menurutnya, apa yang dikerjakan oleh BPK sejalan dengan Kompas. Jika ada laporan hasil pemeriksaan tentang temuan-temuan penyimpangan, Kompas akan membantu mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga cita-cita BPK mewujudkan masyarakat berkedilan sosial bisa segera terwujud.