37 Rekening Provinsi NTT Ditutup

Sebanyak 37 dari total 115 rekening milik satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditutup karena peruntukannya tidak jelas. Ke-37 rekening ini ditemukan tahun 2010 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan NTT.

Rekening fiktif ini diperdebatkan berbagai kalangan. Pihak BPK NTT lalu meminta Pemprov NTT menertibkan rekening yang tidak jelas itu. Sebagian rekening berfungsi hanya sebagai lalu lintas transit uang. Sebagian lagi saldo di rekening itu hanya beberapa puluh ribu rupiah.

Kepala Perwakilan BPK NTT Rudi Sinaga, ketika menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan Wakil Gubernur NTT, di Gedung DPRD NTT, Selasa (3/7), mengatakan, atas laporan keuangan Pemprov NTT tahun 2010, BPK memberi penilaian wajar dengan pengecualian. Pengecualian yang dimaksud, antara lain, Pemprov belum memiliki aturan tentang tata cara pengelolaan rekening.

Dari hasil pemeriksaan pada 2010, ditemukan 115 rekening yang tidak jdas pemanfaatannya. Tahun 2011 Pemprov menyusun lagi semua lembaran kerja SKPD sebagai dasar penyusunan lembaran kerja perangkat daerah dan penertiban 115 rekening. Tiga puluh tujuh rekening di antaranya telah ditutup, sisanya 78 rekening masih digunakan SKPD,” kata Sinaga.

Ke-78 rekening digunakan untuk bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, dan sebagian adalah rekening SKPD guna mengelola dana APBN. Peruntukan rekening ini dinilai jelas dan sesuai prosedur.

Atas upaya itu, BPK NTT memberikan penilaian wajar dengan pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun anggaran 2011.

Sekda Pemprov NTT Frans Salem mengatakan segera bekerja menggerakkan semua SKPD dan yang terkait guna melakukan pelaporan yang transparan dan serinci mungkin yang disyaratkan peraturan perundang-undangan.

“Mulai hari ini kami kerja dan sampai batas waktu 60 hari hasil perbaikan itu akan kami serahkan ke BPK. Jika ada sebagian yang belum beres, kami upayakan sampai tuntas dan mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian. Persoalan ini hanya menyangkut penertiban administrasi,” ujar Salem.

Kompas