Jakarta, Humas BPK – Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, Hendra Susanto hadir sebagai narasumber pada kegiatan Rapat Pimpinan TNI Angkatan Udara (AU) Tahun Anggaran (TA) 2022 di Markas Besar (Mabes) TNI AU, Jakarta pada Jumat (4/3).
Dalam kesempatan tersebut, Anggota I BPK menyampaikan paparan terkait Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan TNI AU. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pertahanan negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan untuk mewujudkan satu kesatuan untuk menjaga dan melindungi bangsa.
“Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segara bentuk ancaman dengan mendayagunakan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional” ungkap Anggota I BPK.
Lebih lanjut, Anggota I BPK menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan (Kemhan) mempunyai tugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Pertahanan. Ia menambahkan bahwa anggaran TNI merupakan satu kesatuan dari anggaran Kemhan yang diperiksa oleh BPK.
“Pada Pasal 66 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dijelaskan bahwa TNI dibiayai dari anggaran pertahanan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Kemhan. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 34 Tahun 2004, maka Anggaran TNI diperiksa oleh BPK” Jelas Anggota I BPK.
BPK terus mendorong untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa BPK telah melakukan beberapa upaya untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan.
Lebih lanjut, BPK melalui upaya tersebut turut memperkuat akuntabilitas publik atas entitas yang diperiksa sehingga publik semakin paham terhadap akuntabilitas keuangan negara. BPK juga dalam melaksanakan pemeriksaan, selalu menjaga kualitas pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dan memberikan manfaat melalui rekomendasi kepada para entitas.
Selain itu, upaya lain yang dilakukan BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang akuntabel yaitu BPK melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan pejabat pengelolaan keuangan negara dan Irjen selaku APIP. Sehingga dapat mempercepat terwujudnya tata kelola keuangan negara yang baik.
Anggota I BPK menyampaikan bahwa sebagai wujud komitmen BPK dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI, khususnya di lingkungan TNI AU, BPK selama 3 tahun terakhir telah melaksanakan 13 (tiga belas) kegiatan pemeriksaan. Yaitu 3 (tiga) Pemeriksaan Keuangan, 6 (enam) Pemeriksaan Kinerja dan 4 (empat) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemhan selama 3 tahun berturut-turut 2018 – 2020. Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan pada Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan TNI AU.
Oleh karena itu, Anggota I BPK berharap Kemhan dan TNI segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah BPK berikan dan memperkuat Sistem Pengendalian Internal dalam melakukan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan. Sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi temuan berulang dan tata kelola keuangan negara dapat berjalan dengan baik.
“Kami yakin dengan semangat dan komitmen jajaran Pimpinan TNI AU yang kuat, tata kelola keuangan negara di TNI AU akan semakin baik, transparan dan akuntabel” tutup Anggota I BPK.
Selain Anggota I BPK, turut hadir sebagai narasumber pada kegiatan tersebut yaitu Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto, Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Laksamana Anwar Saadi, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan PPN/Bappenas, Slamet Soedarsono serta dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU), Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (WAKASAU), Marsekal Madya TNI A. Gustaf Brugman serta diikuti oleh para Jajaran Pejabat di lingkungan TNI AU baik secara luring maupun daring.