Terungkapnya berbagai kasus kakap penyimpangan keuangan negara tidak lepas peran Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai auditor yang mumpuni.
Mulai dari kasus Bank Century hingga kasus Hambalang dan kasus-kasus penyimpangan lainnya yang kini masih terus bergulir dalam proses hukum, terutama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berhasil diungkap Hadi Poernomo dan jajarannya.
Bahkan sebagai garda pengawas keuangan negara, Hadi Poernomo pun memberikan perhatian penuh terhadap potensi kerugian bagi keuangan negara. Hal ini terlihat dari rekomendasi BPK kepada direksi Pertamina untuk menaikkan harga elpiji tabung 12 kilogram (kg).
“Namun, kenaikan ini dengan mempertimbangkan harga patokan, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan kesinambungan penyediaan ataupun pendistribusian,” kata peraih gelar MBA dalam ilmu akuntansi dari Pacific State University (PSU) Los Angeles, California, Amerika Serikat ini.
Di bawah kepemimpinan Hadi, BPK terus melakukan koordinasi dengan lembaga tinggi negara seperti Presiden, DPR, dan DPD agar tercipta komunikasi dan kerja sama yang baik. Untuk meningkatkan kinerja BPK, pengganti Anwar Nasution ini menerapkan peningkatan dalam bidang teknologi informasi.
Sosoknya juga dikenal memelopori pencanangan program reformasi moral dan etika di samping reformasi administrasi dan kebijakan saat menjabat Dirjen Pajak.
Pria kelahiran Pamekasan, 21 April 1947, ini sebelumnya menjabat Kepala Bidang Ekonomi Dewan Analisis Strategis pada Badan Intelejen Negara (BIN) pada tahun 2009. Dia pun menjabat Direktur Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2001.
Suara Karya