Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengajak Bank Pemerintah untuk meningkatkan wawasan di bidang perbankan untuk menciptakan efisiensi dan akuntabilitas kinerja serta pengelolaan keuangan Negara yang lebih baik. Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Diskusi Panel “Audit and Banking Efficiency” pada Selasa, 31 Juli 2012, di Kantor Pusat BPK, Jakarta.

Bertindak sebagai keynote speaker dalam acara ini Anggota BPK Bahrullah Akbar, serta pembicara Meryem Duygun Fethi (President of the International Finance and Banking Society) dan Mohamed Shaban (University of Leicester). Acara ini dihadiri antara lain oleh Auditor Utama KN VII BPK Abdul Latief, Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN Parikesit Suprapto, Direktur Departemen Audit Internal Bank Indonesia Nina K Aziz, Executive Vice President Audit Internal Bank Mandiri Riyani Tirtoso, Direktur Keuangan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Ahmad Baiquni, Wakil Pemimpin SPI Bank Negara Indonesia (BNI) Anang Basuki, Audit Superintendant Bank Tabungan Negara (BTN) Dadang Jatnika, serta para pejabat di lingkungan BPK RI dan Bank Pemerintah.

Anggota BPK menyebutkan bahwa salah satu objek pemeriksaan BPK adalah BUMN di bidang perbankan yang terdiri dari empat Bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. “Peran BPK terhadap pemeriksaan di sektor perbankan berfungsi untuk memberikan rekomendasi demi terwujudnya tata tertib pengelolaan keuangan Negara,” jelas Bahrullah.

Dalam kesempatan ini, Bahrullah juga memaparkan apa yang telah dilakukan BPK terkait dengan pemeriksaan di sektor perbankan. Pada 2009 BPK melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kualitas kredit untuk melihat sejauh mana dampak krisis global tahun 2008 terhadap kualitas kredit Bank BUMN. Pada 2010, BPK melakukan PDTT SPI untuk mengetahui seberapa kuat pengendalian intern Bank BUMN dengan menggunakan pendekatan COSO. Sedangkan pada 2011, BPK melakukan pemeriksaan kinerja Kantor Cabang Luar Negeri untuk melihat efektivitas pengelolaan cabang luar negeri serta kontribusinya pada kantor pusat.

“Ke depan, BPK akan meningkatkan porsi audit kinerja, PDTT pengelolaan aset, meminimalisasi duplikasi pekerjaan berupa audit laporan keuangan dengan melaksanakan evaluasi KAP, serta sinergi antara BPK dan Kementerian BUMN untuk diskusi, identifikasi, dan mengusulkan solusi atas isu-isu strategis pada BUMN yang berkaitan dengan laporan audit BPK,” papar Bahrullah.

Meryem Duygun Fethi memaparkan tentang audit kinerja dan efisiensi bank yang menjadi isu penting bagi stakeholders. Dari hasil penelitian, menurutnya, dalam konteks bank secara keseluruhan, efisiensi biaya dan keuntungan mendapat perhatian yang lebih sedikit dalam studi efisiensi kantor cabang. “Selanjutnya, area penelitian yang nanti layak mendapat perhatian adalah estimasi dari efisiensi kantor cabang dalam periode yang teratur,” jelasnya.