Badan Pemeriksa Keuangan RI dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah menyepakati pengembangan sistem informasi untuk akses data pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota se-Jawa Tengah dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan pada 6 Mei 2011, di Gedung Gradhika Bakti Praja, Semarang.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Bambang Adi Putranto, bersama Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, serta 35 pimpinan kota/kabupaten se-Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, serta pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan, serta pejabat dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
“Penandatangan ini penting bagi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dan efektivitas pemeriksaan BPK,” jelas Bambang Adi Putranto. Dalam laporannya, Bambang juga menjelaskan bahwa isi nota kesepahaman diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah dan meningkatkan sinergi antara BPK dengan pemerintah daerah.
Manfaat ini juga disepakati oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Menurutnya, kesepakatan bersama ini dilakukan dalam rangka proses transparansi, kemudahan pemeriksaan, serta keterbukaan dalam penggunaan anggaran. “Pemerintah daerah harus menjalankan kesepakatan bersama ini dengan baik. Semua bupati dan walikota harus konsisten dan konsekuen dalam pengelolaan uang daerah,” tegas Bibit.
Ketua BPK Hadi Poernomo juga kembali menegaskan bahwa BPK sinergi yang dilakukan dengan entitas memberi tiga manfaat yaitu mengurangi KKN secara sistemik, optimalisasi penerimaan negara, serta mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengeluaran negara.
Rangkaian acara penandatanganan kesepakatan bersama dimulai dengan kunjungan ke Museum BPK RI di Magelang, serta diakhiri dengan pengarahan Ketua BPK RI kepada pegawai dan pejabat di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
