foto1Kamis, 10 Februari 2011, Anggota V BPK, Sapto Amal Damandari memberikan pengarahan dalam acara Workshop Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Daerah di Wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan yang dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung ini merupakan suatu forum untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan agar percepatan perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara sistematis. Pada kesempatan ini, Anggota V BPK menyampaikan bahwa BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara mengemban mandat konstitusi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara guna mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel. BPK berharap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2010 di wilayah Provinsi Lampung dapat mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Syarat utama tercapainya opini WTP adalah “keterbukaan” Pemerintah Daerah untuk menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukannya dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimilikinya. Selanjutnya, keterbukaan tersebut perlu didukung dengan bukti yang relevan dan valid sehingga dapat diuji. Workshop ini diikuti oleh 91 peserta terdiri dari Ketua DPRD, Sekretaris Daerah/Sekretaris Kota, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas P2KA, Inspektur Provinsi/Kab/Kota, Pimpinan BUMD, Akademisi di Wilayah Provinsi Lampung serta dihadiri juga oleh Auditor Utama V BPK, Sutrisno. Nara sumber dalam acara ini adalah Ketua DPRD Provinsi Lampung, Marwan Cik Asan, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Iman Bastari, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Novy GA Pelenkahu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, M. Bahdin, Kepala DP2KA Wak Kanan, Edward Antony serta sebagai moderator Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Satria Bangsawan. Tujuan pelaksanaan workshop ini antara lain agar para peserta mendapatkan suatu pemahaman mengenai bagaimana mencari solusi sistematis agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik dan berdampak terhadap perbaikan opini atas laporan keuangan. BPK berharap Workshop ini dapat memberikan manfaat bagi para penyelenggara pemerintahan daerah khususnya pemerintahan daerah di wilayah provinsi Lampung dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparans dan akuntabel.