Temuan BPK, para penerima adalah orang dekat kepala daerah. 

BENGKULU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu meminta masyarakat agar mengawasi aliran dana Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah daerah, terutama menjelang pelaksanaan pemilu legislatif pada 9 April tahun depan dan pemilihan kepala daerah. 

“Biasanya akan terjadi peningkatan penggunaan anggaran Bansos untuk kepentingan politik” kata penyidik senior BPK Perwakilan Bengkulu, Marius Sirumapea, pada workshop media bertema “Pengelolaan Bantuan Sosial oleh Pemerintah Daerah” di Bengkulu kemarin. 

Marius menyampaikan kesalahan penganggaran belanja sosial kerap terjadi. Di antaranya berupa bantuan untuk partai politik, anggaran tidak sesuai peruntukan, diberikan berulang, penerima tidak jelas, dan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. 

“Biasanya untuk pencitraan kepada masyarakat, baik eksekutif maupun legislatif, dengan memanfaatkan dana Bansos,” ujarnya. 

Menurut Kepala Sub Auditorat Bengkulu I,Imam Muchlis, realisasi anggaran di beberapa wilayah meningkat signifikan terutama di Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah. 

Namun, realisasi anggaran boros bukan hanya dimonopoli daerah yang baru saja menggelar pilkada. Ia lalu memberi contoh realisasi Bantuan Sosial di salah satu kabupaten di Bengkulu. “Nilainya mencapai Rp 14 miliar pada 2012,” ucap Imam. 

Imam menegaskan, sebenarnya tak ada patokan nilai anggaran Bansos. “Tapi wajib disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kekuatan anggaran daerah tersebut.” 

Menurut Imam, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari APBD menyebutkan, penerima Bansos adalah orang, keluarga, atau masyarakat yang kondisinya secara ekonomi, sosial, ataupun politik tidak stabil, serta terimbas bencana. “Berdasarkan hasil temuan kami, penerima Bansos itu adalah orang yang dekat kepala daerah atau pegawai negeri yang jauh dari definisi tengah mengalami krisis sosial,” kata dia. 

Koran Tempo