Badan Pemeriksa Keuangan RI mengadakan kegiatan Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) bertema BPK dan Keuangan Negara, pada 22 November 2011. Forum yang berlangsung di Hotel Santika Jakarta ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal BPK RI, Hendar Ristriawan. Dalam sambutannya, Sekjen menjelaskan tentang pentingnya aktivitas kehumasan di instansi pemerintah. “Peran humas bukan sekadar pembuat kliping berita surat kabar, pembuat siaran pers, dan fotografi. Peran humas lebih dari itu.”
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya BPK RI dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan melalui pertemuan rutin dengan anggota humas kementerian/lembaga, lembaga negara, dan BUMN. Penyelenggaran kegiatan ini sejalan dengan tujuan strategis dalam Rencana Strategis Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI Tahun 2011-2015. Tujuan tersebut adalah untuk memenuhi semua kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan dengan menyediakan informasi ke-BPK-an secara cepat, tepat dan akurat. Selain itu, kegiatan ini dimanfaatkan untuk mempublikasikan tugas BPK RI dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
Ada dua materi yang dibahas dalam forum ini. Materi “Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara” dipaparkan oleh Kepala Pusdiklat BPK RI Cris Kuntadi, serta “BPK Sinergi” yang membahas tentang pemeriksaan berbasis elektronik (E-Audit), dipaparkan oleh Kepala Direktorat Litbang Heri Subowo, dengan moderator Kabag Hubungan Lembaga dan Media, Rati Dewi Puspita Purba.
Kepala Pusdiklat menjelaskan, dalam melakukan tugas pemeriksaannya, BPK berperan membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan alternatif pilihan di masa depan; mendalami kebijakan dan masalah publik; mengevaluasi dan memberi rekomndasi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah; serta sebagai upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan dugaan tindakan kriminal kepada penegak hukum.
Sedangkan topik BPK Sinergi membahas tentang penggunaan E-Audit yang dilaksanakan melalui strategi link and match. BPK telah menjalin kerjasama pembentukan pusat data BPK secara elektronik dengan auidtee yang disebut Sinergi Nasional Sistem Informasi (SNSI). Dengan pusat data elektronik yang dimiliki, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
