Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengadakan rapat koordinasi dalam rangka analisis implikasi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, pada 23 September 2013 di Hotel Clarion, Makassar, Sulawesi Selatan.
Rapat koordinasi ini diawali dengan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan, dari Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat kepada Tri Heriadi. Raden Cornell Syarief Prawiradiningrat mendapat tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat.
Pada kesempatan tersebut, Anggota BPK RI Rizal Djalil mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk mengawal Sulawesi Selatan agar lebih baik dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada masa yang akan datang, BPK mengharapkan agar perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan semakin meningkat.
“Kita melaksanakan rapat koordinasi ini karena Sulsel memperoleh opini WTP tiga kali berturut-turut. kita ingin mengawal ini ke depan, agar pelayanan publik semakin bagus, dan mudah-mudahan tahun depan semakin banyak kabupaten/kota di Sulsel yang meraih predikat WTP,” ungkap Rizal Djalil di hadapan sekitar 1000 peserta Rakor yang terdiri dari Kepala Daerah, Ketua DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, Direktur Rumah Sakit, Camat, Kepala Sekolah, Lurah dan pihak terkait lainnya.
Anggota BPK RI ini mengimbau agar seluruh pihak bekerja sama memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di wilayah Sulawesi Selatan. “Semua pihak kita minta untuk bekerja sama dengan BPKP maupun Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, untuk memperbaiki hal-hal yang belum selesai, terutama mengenai aset,” imbau Rizal Djalil.
Menurut Rizal Djalil, opini WTP-DPP yang diperoleh Provinsi Sulawesi Selatan berkolerasi positif dengan keberhasilan ekonomi. Hal itu dapat dilihat dengan pertumbuhan ekonomi Sulsel yang berada di atas rata-rata nasional dan angka kemiskinan di Sulsel berada di bawah rata-rata nasional.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan, terjadi peningkatan jumlah opini WTP dan WTP-DPP atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2012 di Sulawesi Selatan. Pada LKPD 2011, tidak ada yang memperoleh opini WTP dan hanya tiga pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP-DPP.
“Pada LKPD tahun 2012, terdapat satu pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP yaitu Kabupaten Gowa. Sedangkan opini WTP-DPP diperoleh oleh 6 pemerintah daerah, yaitu, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Waju, serta Kabupaten Lubuk Timur,” papar Tri Heriadi.
Selain menghadirkan Rizal Djalil, rapat koordinasi tersebut menghadirkan juga narasumber Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Andi Rahmat dan A.P.A. Timo Pangerang untuk menjelaskan mengenai kebijakan anggaran. Sedangkan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo memaparkan pengalaman dan upaya dalam perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, M. Nawir Messi menjelaskan mengenai persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain itu, hadir juga untuk membahas/memaparkan seputar pendidikan (sertifikasi/tunjangan guru) oleh Dirjen Pendidikan Menengah Kemendiknas Achmad Jazidie dan Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes, Akmal Taher mengenai kesehatan (Jamkesmas dan Jamkesda).