BPK Serahkan LHP Kemenpolhukam, Lemhanas dan BIN

Selasa, 5 Juni 2012, Badan Pemeriksa Keuangan RI, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenpolhukam), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Badan Intelijen Negara (BIN) Tahun 2011  di Jakarta.

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kemenpolhukam diserahkan oleh Anggota BPK, Moermahadi Soerja Djanegara kepada Sesmen Polhukam, Langgeng Sulistyo. BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenpolhukam Tahun 2011. Dengan opini ini berarti  Laporan Keuangan Kemenpolhukam telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenpolhukam tanggal 31 Desember 2011 dan realisasi anggaran selama tahun 2011 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Opini ini merupakan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenpolhukam dalam mengelola dan mempertanggunjawabkan anggaran negara secara tertib, akuntabel dan transparan, namun demikian kewajaran laporan keuangan ini bukan berarti bebas dari kelemahan sebagaimana yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Pada hari yang sama, BPK juga menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Lemhanas dan BIN Tahun 2011. Penyerahan LHP diserahkan oleh Ketua BPK, Hadi Poernomo, kepada Gubernur Lemhanas, Budi Susilo Soepandji, dan Kepala BIN, Marciano Norman didampingi Anggota BPK, Moermahadi Soerja Djanegara.

BPK juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian  (WTP) atas Laporan Keuangan Lemhanas dan BIN Tahun 2011. Dengan opini WTP ini berarti Lemhanas dan BIN telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini menunjukan bahwa laporan keuangan Lemhanas dan BIN telah memperoleh derajat akuntabilitas keuangan yang terbaik. BPK berharap agar Kementerian/Lembaga selalu menjaga dan menggunakan anggaran sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.