Senin (4/4) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Harry Azhar Azis membuka Rapat Koordinasi Pelaksana BPK Tahun 2016 yang dilaksanakan di Auditorium Kantor BPK Pusat, Jakarta. Rakor yang dilaksanakan selama dua hari (4 dan 5 April) tersebut mengusung tema “Meningkatkan Koordinasi untuk Mendorong Kualitas dan Manfaat Hasil Pemeriksaan”.
Sebelum membuka rakor, Ketua BPK dalam sambutannya menyampaikan rencana kegiatan hingga permasalahan-permasalahan terkait kegiatan pemeriksaan BPK. “Saya berharap rakor yang rutin ini harus selalu membuat perbaikan dari rapat-rapat koordinasi sebelumnya dan menyediakan solusi bagi masalah-masalah yang masih terjadi terutama yang memerlukan koordinasi antar satuan kerja,” ungkapnya. Selain itu Ketua BPK juga menginginkan agar dalam rakor ini, dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap perencanaan kegiatan tahun 2016.
“Apabila ditemukan hal-hal yang kurang selaras, dapat dilakukan perbaikan sehingga pelaksanaan kegiatan semester II tahun 2016 diharapkan telah selaras dengan Renstra (Rencana Strategis) 2016-2020,” lanjutnya. Hal tersebut dikarenakan penyusunan anggaran tahun 2016 telah disusun prognosa sejak tahun 2014, sementara Renstra BPK tahun 2016-2020 masih berupa konsep. Oleh karena itu, kegiatan yang direncanakan tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan Renstra tersebut.
Hal lainnya yang disampaikan yakni terkait persiapan pemeriksaan tematik yang akan dilaksanakan pada semester II tahun 2016. “Mengingat pemeriksaan tematik melibatkan banyak satker (satuan kerja), maka fungsi koordinasi dan saling mendukung menjadi kunci keberhasilan pemeriksaan tersebut,” urainya. 
Koordinasi itu bertujuan agar pelaksanaan pemeriksaan lebih terkoordinir sehingga menghasilkan pemeriksaan yang lebih berkualitas dan bermanfaat. Ketua BPK berharap, tidak ada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terlambat dan tertinggal serta tidak ada inkonsistensi atau perbedaan hasil pemeriksaan atas kondisi yang sama.
Ketua BPK juga menyampaikan tentang perlunya meningkatkan pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk dan atas nama BPK. “Saya berharap kita dapat meningkatkan penggunaan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK tersebut di tahun mendatang. Mengingat kebutuhan pemeriksa kita untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah masih cukup banyak, apalagi kita juga mengembangkan pemeriksaan kinerja,” ucapnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal BPK, Hendar Ristriawan dalam laporannya menyampaikan, rakor ini menjadi sarana strategis untuk melakukan koordinasi dalam mensinergikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dengan kesetjenan dan juga penunjang. “Pelaksanaan pemeriksaan membutuhkan sumber daya dari satker kesetjenan maupun penunjang, seperti anggaran, SDM, TI, Perangkat Lunak Pemeriksaan, Peraturan Perundang-undangan, dan juga kegiatan quality assurance,” ungkap Sekjen BPK.
Rakor ini diikuti para pejabat Eselon I di lingkungan BPK dan pejabat Eselon II baik dari satker di BPK Pusat maupun Perwakilan. Hasil yang diharapkan dari rakor ini adalah rencana pemeriksaan tematik semester II tahun 2016 termasuk sumber daya yang dibutuhkan serta bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPK tahun 2017 khususnya terkait entitas yang akan diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), juga pemeriksaan kinerja dan PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu)/Tematik serta kebutuhan sumber daya untuk mendukung kegiatan pemeriksaan tersebut.