Pengelolaan keuangan negara di daerah masih buruk karena sebagian besar belum memenuhi standar akuntansi BPK mencatat pada 2011 hanya 67 atau 10% pemerintah daerah yang laporan keuangannya meraih predikat wajar tanpa pengecualian.

Baru sekitar 46% pemerintah daerah mengesahkan APBD tepat waktu. Pun penyerapan anggaran daerah secara umum juga terbilang rendah,” kata Deputi Kepala BPKP Iman Bastari, di Pontianak, Kalimantan Barat kemarin.

Ia menambahkan pengelolaan keuangan menjadi masalah akibat sistem dan kemampuan personal. Oleh karena itu, penanggung jawab dan pengelola anggaran harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang keuangan yang memadai.

Media Indonesia