Konversi bahan bakar minyak ke gas membuat tarif angkutan umum menjadi lebih murah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta pemerintah segera mendorong penggunaan bahan bakar gas (BBG) pada mobil dinas, angkutan umum, dan angkutan barang melalui program konversi.
Porsi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) ketiga jenis transportasi mencapai 15% dari total konsumsi BBM subsidi. Dengan demikian, konversi BBM ke BBG diperkirakan menghasilkan penghematan subsidi BBM hingga Rpl8,75 triliun. Demikian dikemukakan anggota BPK Ali Masykur Musa dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.
Selain itu, menurut BPK, konversi BBM ke BBG membuat tarif angkutan umum lebih murah. Pasalnya, harga BBG lebih rendah ketimbang BBM subsidi yang Rp4.500 per liter. Saat ini harga BBG jenis compressed natural gas (CNG) Rp3.100-Rp3.500 per liter setara premium. “Kalau angkutan umum murah, orang akan berpindah menggunakan angkutan umum,” ungkap Ali.
BPK berharap pemerintah belajar dari program konversi minyak tanah ke elpiji yang berhasil menghemat subsidi Rp20,99 triliun selama 2007-2010. Tidak hanya itu, kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan minyak tanah telah meningkat.
Kendati begitu, BPK mengingatkan, agar tidak terjadi berbagai masalah dalam program konversi, perencanaan konversi harus lebih baik. Ali juga mengimbau pemerintah mengurangi perdebatan penaikan harga BBM subsidi. “Karena energi sangat sensitif menyentuh kehidupan riil, saya berharap pemerintah mengurangi wacana kontraproduktif, seperti peningkatan kenaikan harga BBM subsidi atau tidak,” pungkasnya.
Di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah akan mempercepat konversi BBM ke gas. Tidak kurang dari 250 ribu alat konversi akan dialokasikan tahun ini. “Pelat kuning gratis, pelat hitam harus membayar. Ini nanti akan ada tempat-tempat bengkel,” ujar Hatta.
Dalam rangka mempercepat konversi, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengusulkan subsidi alat konversi diberikan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh perusahaan yang diuntungkan. Dalam hal ini misalnya PT Pertamina (persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Menurut dia, harga alat konversi bervariasi, Rp9 juta-Rp12 juta per unit. Pemerintah maupun perusahaan bisa memberikan subsidi Rp6 juta, sedangkan Rp6 juta sisanya dapat dicicil lewat perbankan.
Pemerintah tengah menghadapi risiko jebolnya anggaran akibat konsumsi BBM subsidi yang diperkirakan melampaui kuota 40 juta kiloliter tahun ini. Masyarakat yang semula mengonsumsi BBM nonsubsidi semakin banyak yang beralih ke BBM subsidi. Hal itu akibat kian besarnya disparitas harga BBM subsidi Rp4.500 dengan harga BBM nonsubsidi yang mencapai lebih dari Rp10 ribu per liter.
Hatta menegaskan pemerintah akan memberlakukan pembatasan konsumsi BBM subsidi terhadap mobil pribadi. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan kategorisasi pembatasan akan dibuat berdasarkan jenis kendaraan.
BBM langka
Meningkatnya konsumsi BBM subsidi telah menyebabkan kelangkaan premium di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kota Depok, Jawa Barat. Menurut pengakuan sejumlah sopir angkot, kelangkaan telah berlangsung sejak dua hari lalu. “Kami rugi karena tidak bisa angkut penumpang karena BBM tidak ada, sementara kami harus kejar setoran,” keluh Herman, 42, sopir angkot jurusan Simpang-Depok saat ditemui kemarin.
Media Indonesia