JAKARTA-Pelaksanaan audit secara elektronik (e-audit) bisa mencegah penyelewengan anggaran karena sistem yang digunakan tersinergi secara nasional dalam satu sistem informasi. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poenomo mengatakan, e-audit memanfaatkan instrumen pendeteksi dini secara sistemik melalui monitoring, analisis, dan evaluasi seluruh transaksi keuangan.
“Melalui pusat data BPK dengan satu pintu informasi ini, pada akhirnya juga bisa dimanfaatkan oleh masing-masing entitas dalam hal ini pemerintah daerah,” kata Hadi seusai dialog Implementasi E-Audit untuk Mencegah Korupsi, di Jakarta,kemarin.
Menurut dia, dengan audit secara elektronik, BPK meyakini pemeriksaan akan lebih akurat, berkualitas, dan terjamin. “Penerapannya baru mulai pada Januari 2013. Namun, kami optimistis pasti ada kemajuan, karena kalau ada penyetoran yang sedikit dari biasanya, pasti ketahuan,” tandas mantan Dirjen Pajak ini.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam kesempatan yang sama menyatakan mendukung penerapan dan implementasi e-audit di lapangan. Menurut dia, dengan satu sistem terpadu, pihaknya juga bisa langsung ikut melakukan pengawasan terhadap 737 satuan kerja di lingkungan Pemprov DKI.
Sementara, Kepala Perwakilan BPK DKI Jakarta Blucer W Rajagukguk mengatakan, pihaknya optimistis pemeriksaan terhadap entitas keuangan Pemprov DKI Jakarta akan lebih efisien dengan penerapan e-audit. “Kita yakin, dengan penerapan e-audit ini pemeriksaan juga akan semakin efektif tanpa mengurangi keakuratannya,” katanya. *Ichsan Amin
Harian Seputar Indonesia