Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI, Hadi Poernomo, menghadiri pertemuan konsultasi antar pimpinan lembaga negara pada Jumat, 22 Maret 2013, di Istana Negara, Jakarta.
Pertemuan ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, Ketua MPR, Taufiq Kiemas, Ketua DPR, Marzuki Ali, Ketua DPD, Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dan Ketua Komisi Yudisial, Eman Suparman.
Agenda pertama pertemuan konsultasi antar pimpinan lembaga ini membahas mengenai acara pelepasan Ketua Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan masa baktinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sedangkan agenda kedua, para pimpinan antar lembaga mendiskusikan, membicarakan dan mengukuhkan komitmen tekad bersama untuk merampungkan tugas-tugas para pimpinan lembaga tahun ini dan tahun depan sesuai dengan peran tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi.
Topik bahasan pada agenda yang kedua ini, bagaimana kita semua bisa mengawal dan menyukseskan pemilu tahun 2014 yang proses dan persiapannya tengah berjalan, dengan harapan Pemilu tahun 2014 dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan demokratis. Para pimpinan lembaga negara menyadari ada dua kelompok yang sangat penting untuk membuat pemilu tahun 2014 berjalan lancar, aman, tertib, dan demokratis, yang pertama yaitu para elite politik termasuk politisi yang harus bisa memberi contoh dan ikut menjalankan kompetisi dengan sehat, dan tidak melampaui kepatutannya, yang kedua adalah partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia.
Selanjutnya, pertemuan tersebut juga membahas dan mendiskusikan mengenai segitiga bernegara yang penting, yaitu politik, ekonomi,dan keamanan. Di bidang ekonomi, para pimpinan lembaga negara mendiskusikan hal yang bersifat strategis, dengan terus menjaga pertumbuhan ketika resesi global masih belum pulih, APBN dan APBD harus tepat sasaran dan tidak boleh terjadi penyimpangan, serta masalah yang fundamental seperti stabilitas harga komoditas pangan.
Di bidang politik, para pimpinan lembaga ingin demokrasi tetap berada di dalam koridor konstitusi dengan tidak meninggalkan pranata hukum yang harus di patuhi, serta mengangkat pentingnya regularitas demokrasi.
Sedangkan di bidang kemanan, para pimpinan lembaga sepakat agar keamanan di seluruh wilayah Indonesia lebih ditingkatkan, kemanan ini termasuk kondisi sosial, dan stabilitas sosial. Apabila kehidupan ekonomi, politik dan keamanan bisa dilaksanakan dengan baik maka tujuan akhirnya adalah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.