Wakil Presiden Boediono menyatakan belum puas dengan kualitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, meskipun kecenderungannya semakin membaik.
Pasalnya, dari total 84 kemente-rian/lembaga (K/L) dan 466 pemerintah daerah, baru 53 K/L dan 32 pemda yang laporan keuangannya mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Memang sudah ada perbaikan, tapi kami belum puas. Sebanyak 53 instansi di pusat sudah WTP, ada sekitar 20 lebih (K/L) yang belum,” ujar dia dalam rapat kerja nasional akuntansi pelaporan keuangan pemerintah 2011, kemarin.
Menurut dia, inti dari pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah adalah ketertiban dalam penggunaan uang negara. Hal itu menjadi basis dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan (good governance). “Ini lebih dari hanya menyampaikan laporan keuangan yang WTP, tetapi good governance itu tidak akan ada kalau laporan keuangan yang WTP tidak ada. Oleh karena itu (permasalahan) ini harus dituntaskan sebelum membayangkan good governance dari sektor public.”
Setidaknya, Boediono menilai perlu tiga hal bagi K/L dan pemda untuk menghasilkan laporan keuangan yang WTP. Pertama.perlu komitmen kuat dari para pimpinan instansi, terutama yang laporan keuangannya belum WTP, untuk mencapai tingkat sasaran good governance yang diinginkan pemerintah.
Kedua, perlu rencana aksi yang jelas dari setiap K/L dan pemda dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta memperbaiki pelaporan keuangannya. Ketiga, setiap instansi pemerintah pusat maupun daerah perlu membuat tim khusus yang fokus menjalankan rencana aksi perbaikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
“Itu tidak bisa dilakukan secara business as usual, tidak bisa pejabat struktural yang mengerjakan tugas sehari-hari. Kalau tiga itu bisa dilakukan, saya yakin (target perbaikan laporan keuangan pemerintah) bisa lebih cepat,” katanya.
SDM terbatas
Kementerian Keuangan pesimistis target pelaporan keuangan dari seluruh K/L yang mendapat opini WTP tercapai pada 2011, menyusul bertambahnya sekitar 2.000 satuan kerja dalam beberapa tahun terakhir.
Vincentius Sonny Loho, Irjen Kemenkeu, menuturkan keterbatasan SDM yang menguasai standar akutansi pemerintah merupakan masalah klasik yang selama ini menghambat perbaikan kualitas pelaporan keuangan K/L
Untuk itu setiap tahun, sejak 2003, selalu diadakan pelatihan dan training guna menciptakan tenaga-tenaga akuntan yang berkualitas di instansi-instansi pemerintah. “Kemungkinan target tersebut meleset karena masih ada dua K/L yang disclaimer,” ujar dia.
Kendati begitu, Sonny mengatakan target laporan keuangan K/L (LKKL) WTP pada 2011 tidak berarti mundur dan tetap mengikuti pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh seluruh pimpinan K/L.
Dirjen Perbendaharaan Negara Agus Suprijanto juga pesimistis target seluruh K/L dapat menerima opini WTP pada tahun ini. Menurut dia, jika menggunakan metode normal, di mana satu orang akuntan trainer mendidik 20 pegawai negeri, maka butuh 2 atau 3 tahun untuk menciptakan 24.000 tenaga akuntansi negara. “Untuk itu transfer knowledge harus dilakukan secara massal,” katanya,
Ki Agus Badarudin, Staf Ahli Menkeu yang merangkap sebagai Pit Sekjen Kemenkeu, menjelaskan masifnya pertambahan satker belakangan ini a.l. karena faktor pemekaran wilayah. Hal itu otomatis menimbulkan pemekaran organisasi K/L di daerah-daerah. “Hal itu membuat ada tambahan (alokasi) APBN ke mereka (K/L) karena faktor reorganisasi internal,” katanya.
Bisnis Indonesia