Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit kucuran duit keamanan dari PT Freeport Indonesia untuk kepolisian. Hasilnya lalu diserahkan ke lembaga antikorupsi tersebut.
“Kalau sudah ada audit, kami akan mencari juga informasi yang lain,” kata Wakil Ketua KPK M. Jasin di Jakarta kemarin.
Jasin mengatakan KPK akan berkoordinasi dengan Kepolisian RI mengusut kucuran duit itu. Ia tak ingin KPK berjalan sendiri karena bisa menimbulkan pertentangan dengan polisi. “Pengalaman seperti kasus cicak dan buaya tidak bagus,” ujarnya. “Sebaiknya kami menangkap ikannya, bukan mengeruk airnya.”
Jasin yakin kerja sama itu akan membuahkan hasil yang bagus. Sebab, pengusutan tentang anggaran tersebut akan bisa lebih mudah. “Tapi diaudit dulu supaya bisa mengetahui bagaimana menangani masalah ini “ujarnya.
Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo sependapat. Menurut dia, kucuran duit itu perlu diaudit. Polisi, kata Timur, akan mengklarifikasi dana dari Freeport tersebut kepada pihak mana punyang membutuhkannya.
Jenderal Timur tak mau mengomentari kapan audit akan dilakukan. “Sekali lagi nanti ya, tunggu, harus dilihat secara utuh,” ucapnya.
Soal duit keamanan ini tercatat dalam dokumen PT Freeport yang bisa diakses di situs resmi perusahaan itu. Pada halaman 11 dokumen bertajuk “2010 Working Toward Sustainable Development Report” terdapat penjelasan bahwa polisi ditugasi melakukan pengamanan dan dibantu TNI bila dibutuhkan.
Freeport menggelontorkan duit USS 14 juta, yang mencakup infrastruktur, makanan, tempat tinggal, bahan bakar, transpor, perbaikan kendaraan, uang saku, dan program bantuan masyarakat pada 2010. Tapi Indonesia Corruption Watch mengatakan kucuran duit pengaman itu sudah berlangsung sejak 2001 dan nilainya sudah mencapai total US 79,1 juta.
Jenderal Timur menilai pemberian itu wajar di kawasan sulit seperti Papua. Pengamanan Freeport selaku obyek vital memang dibiayai oleh negara. Tapi, “Jika pihak yang diamankan itu memberi uang makan langsung kepada anggota, apalagi dalam situasi yang sulit dalam tugas, saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Tapi polisi, menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, sudah mengirim tim dari Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk memeriksa aliran duit itu. “Pada prinsipnya kami siap diaudit secara transparan, dan kalau ada penyimpangan, kami siap bertanggung jawab,” ujarnya.
Koran Tempo