Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatera Selatan setiap tahunnya membaik. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya Opini atas LKPD di Sumatera Selatan. Pada tahun 2012, terdapat 4 (empat) LKPD yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 12 (dua belas) LKPD yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hal tersebut disampaikan Anggota BPK, Sapto Amal Damandari ketika menyaksikan acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Selatan dari V.M. Ambar Wahyuni kepada Novy Gregory Antonius Pelenkahu di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, 19 Maret 2013.
“Hal ini menunjukkan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan semakin membaik,” ungkap Sapto Amal Damandari dalam sambutannya.
Selain Sapto Amal Damandari, acara serah terima jabatan ini disaksikan juga oleh Anggota BPK Agung Firman Sampurna, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, Tortama KN V BPK RI Heru Kreshna Reza, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Sumatera Selatan, Bupati/Walikota, dan Sekretaris Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan serta para pejabat di lingkungan BPK RI.
Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara oleh V.M. Ambar Wahyuni dan Novy Gregory Antonius Pelenkahu serta dilanjutkan dengan penyerahan buku Memori Akhir Masa Jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Periode Maret 2011 s.d. Januari 2013.
Buku Memori Akhir Masa Jabatan tersebut merupakan dokumentasi ringkas dari pencapaian prestasi, tantangan, kendala, perjalanan, dan kiprah BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sejak Maret 2011 hingga Januari 2013.