Selasa, 24 Januari 2012, Auditor Utama (Tortama) KN I BPK, Gatot Supiartono, membuka acara pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada Kementerian Pertahanan dan TNI, di Auditorium Pusdiklat BPK RI, Jakarta.
Kegiatan pemantauan tindak lanjut tersebut berlangsung selama tiga hari untuk membahas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK RI sejak 2004 sampai dengan semester II tahun 2011 pada Kementerian Pertahanan dan TNI. Acara ini dihadiri oleh Irjen TNI AU, Marsekal Muda Irawan Supomo, pejabat di lingkungan Kementerian Pertahanan, TNI AD, AL, AU, pejabat dan para auditor di lingkungan Auditorat Keuangan Negara I.
Tujuan diadakannya acara tersebut untuk melakukan evaluasi atas efektivitas rekomendasi yang telah disampaikan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan BPK dan dampaknya terhadap perbaikan dan peningkatan kinerja, pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan, sebagai sarana evaluasi dan introspeksi bagi BPK terhadap ketepatan rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan. Selain itu kegiatan ini bermanfaat sebagai sarana komunikatif yang diharapkan efektif dalam menjalin hubungan dua arah antara BPK dan auditee dalam melakukan diskusi dan pembahasan terhadap langkah-langkah tindak lanjut yang dilaksanakan dan dampaknya dalam penerapan strategi pengelolaan keuangan negara di masa datang.
Acara ini merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tugas  BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di Kementerian Pertahanan dan TNI. Oleh karena itu pelaksanaan tugas pemeriksaan tidak akan ada artinya tanpa dilengkapi dengan pemberian rekomendasi untuk melakukan langkah- langkah perbaikan dan koreksi demi terwujudnya good governance dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas dari KKN, serta transparan dan akuntabel, jelas Tortama KN I, dalam sambutannya.
Dengan rekomendasi yang tepat dan aplikatif diharapkan di masa yang akan datang Kementerian Pertahanan dan TNI mampu meningkatkan kinerja dan pengelolaan pertanggung jawaban keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan negara serta mampu mengayomi seluruh rakyat Indonesia.