Kementerian BUMN menargetkan pemetaan klasifikasi aset BUMN tuntas pada akhir tahun ini sehingga bisa diproses lebih lanjut untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan pelat merah itu.
Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan saat ini pihaknya sedang menginventarisasi aset-aset BUMN yang ada dan dibagi menjadi aset yang produktif dan tidak produktif.
Dia mengatakan dari jumlah aset BUMN yang cukup besar, ternyata belum menghasilkan laba bersih yang signifikan, sehingga diperlukan untuk mengoptimalisasi aset yang dimiliki.
Penataan aset BUMN juga merupakan salah satu yang menjadi perhatian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus ditindaklanjuti oleh Kementerian BUMN.
“Aset BUMN sekitar Rp2.500 triliun hingga hampir Rp3.000 triliun, tetapi laba masih sekitar RplOO miliar. Mungkin banyak aset yang tidak produktif dan hanya membebani BUMN. Mungkin dari sekitar Rp2.500 triliun ada sekitar Rpl .5OO aset yang tidak produktif. Karena itu sekarang kami sedang lakukan manajemen aset dan harus selesai pada akhir tahun ini (pemetaannya),” ujarnya, Selasa (19/6).
Dia menyebutkan dari seluruh BUMN, ada sekitar lima BUMN yang diketahui memiliki aset yang tidak produktif yakni PT Kereta Api, PT Pertamina, PT Bulog, PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
Dahlan juga mengatakan untuk melakukan pemetaan ini, pihaknya akan menggunakan dana sekitar Rp12 miliar yang diambil dari efisiensi perjalanan dinas.
“Anggaran perjalanan dinas Kementerian BUMN sekitar Rp30 miliar, tetapi kami perketat menjadi Rp18 miliar. Jadi masih ada Rp 12 miliar yang bisa digunakan untuk pemetaan aset ini, karenakan ada konsultan hukum dan sebagainya,” jelasnya.
Asisten Deputi Bidang Riset dan Informasi Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan dari total aset BUMN pada 2011 sekitar Rp2.900 triliun, sebanyak 44.83% atau Rp1.300 triliun di antaranya tergolong aset tidak lancar yang berupa tanah, bangunan, pabrik, dan lainnya.
Saat ini, lanjutnya, pihaknya sedang menginventarisasi aset dan dikategorikan dalam sejumlah kelompok yakni clear dan clean, clear dan tidak clean, tidak clear dan clean, serta tidak clear dan tidak clean.
Wakil Menteri Kementerian BUMN yang sekaligus menjadi Ketua Pemetaan Aset BUMN Mahmuddin Yasin menjelaskan dari total aset tidak lancar itu tidak berarti menunjukkan jumlah aset yang bermasalah atau tidak produktif.
“Kalau lancar dan tidak lancar itu hanya istilah akuntansi. Tapi dari yang tidak lancar, berapa yang bermasalah atau tidak produktifnya itu kan lagi dikelompokkan. Apakah yang tidak produktif itu dalam penguasaan BUMN atau tidak, kalau tidak bagaimana pengembaliannya,” ujarnya.
Dia mengatakan saat ini pihaknya telah meminta seluruh BUMN untuk mendata aset dan mengajukan proposal pemanfaatan bagi aset yang tidak produktif. Kementerian BUMN juga akan membuat portal aset BUMN untuk pendataan tersebut. Kami juga akan bikin portal aset BUMN. Pemetaan aset sudah harus selesaipada akhir tahun ini, sehingga bisa tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya.” Jelasnya.
Kontrak Wika
Pada bagian lain, PT Wijaya Karya Tbk mengincar kontrak baru senilai Rp300 miliar-Rp400 miliar tahun ini, dari pengerjaan proyek luar negeri di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika.
Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya, Natal Argawan Pardede mengatakan jumlah itu termasuk target perolehan kontrak baru tahun ini sebesar Rp16,52 triliun. Salah satu kontrak itu, di Asia Tenggara, digarap bersama PT Semen Gresik Tbk.
“Proyek luar negeri masih kami proses. Target kontrak barunya masih kecil, sekitar Rp300 miliar-Rp400 miliar, dan itu termasuk dalam target kontrak baru tahun ini,” ujarnya. Senin. (18/6).
Dia menjelaskan untuk Asia Tenggara, pihaknya sedang memproses rencana proyek pembangunan pabrik baru PT Semen Gresik Tbk di Myanmar yang termasuk dalam program Indonesia Inc.
Bisnis Indonesia