Pencegahan Penyimpangan Anggaran Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian MDG’s

Dalam rangka mendorong pencapaian Milenium Development Goal’s (MDG’s) indeks kualitas pembangunan manusia (IPM) di Kepulauan Riau, Badan Pemeriksa Keuangan RI melaksanakan Rapat Koordinasi dengan tema “Penyimpangan Anggaran Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian MDG’s” pada Senin, 11 Maret 2013, di Hotel Novotel, Kepulauan Riau, Batam.

Rapat koordinasi tersebut menghadirkan nara sumber Anggota BPK RI, Dr. Rizal Djalil, Anggota Komisi XI DPR RI, Dr. Harry Azhar Azis, MA, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Prof. Dr. Eddy Mulyadi Supardi, CFrA, dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau, Drs. Parna, Walikota, Bupati, Kepala SKPD, Direktur Rumah Sakit, serta Kepala Sekolah Se-Provinsi Kepualauan Riau.

Pada kesempatan tersebut Anggota BPK RI, memberikan pemaparan mengenai sudut pandang BPK RI terhadap masalah anggaran pendidikan dan kesehatan di Kepulauan Riau. Realisasi anggaran bantuan sosial untuk siswa miskin dan mahasiswa yang dianggap tidak mampu pada tahun 2012 sebesar RP.30 triliun, tetapi masih banyak siswa dan mahasiswa tidak menerima beasiswa tersebut. Jelas Anggota BPK RI.

Hasil pemeriksaan untuk Beasiswa Siswa Miskin (BSM) antara lain ditemukan bahwa subsidi BSM TA 2011 tidak dapat tersalur diakibatkan tidak adanya proses validasi data sekolah penerima BSM oleh Direktorat Pembinaan SMP, terdapat penetapan siswa penerima BSM yang tidak didukung dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Panduan Pelaksanaan BSM, BSM yang sudah diterima sekolah terlambat disalurkan ke siswa

Masalah-masalah terkait bidang pendidikan di Kepulauan Riau antara lain kurangnya daya tampung di kota Batam, kurangnya sumber daya tenaga pengajar/guru dibanding dengan jumlah murid, serta tenaga pengajar/guru tidak berminat ditempatkan di daerah terpencil, ungkap Anggota BPK RI.

Sementara itu, masalah-masalah terkait bidang kesehatan di Kepulauan Riau, Anggota BPK RI, mengungkapkan bahwa RSUD Kepri Tanjung Uban kekurangan tenaga medis, RSUD Kota Tanjung Pinang kekurangan alat-alat medis, Kota Batam masih belum bebas dari penyakit kaki gajah, kasus HIV/AIDS di Kepulauan Riau terus meningkat dari tahun ke tahun, serta kasus gizi buruk di Kabupaten Bintan.

Terkait Jamkesmas, BPK RI mengklasifikasi permasalahan yang ditemukan, antara lain terkait dengan masalah kepesertaan, masalah pelayanan, masalah pendanaan, masalah verifikasi serta masalah monitoring dan evaluasi.

Selanjutnya, Anggota Komisi XI DPR RI, memberikan pemaparan mengenai kebijakan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk mencapai MDG’s dan HDI, sedangkan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi memberikan pemaparan mengenai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Sebelumnya, pada 7 Maret 2013 di Pontianak, Anggota BPK RI juga menjadi narasumber dalam Workshop Optimalisasi Program Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. Workshop tersebut membahas antara lain tentang temuan hasil pemeriksaan BPK pada bidang kesehatan di Kalimantan Barat.