Dengan RAPBD sebesar Rp69,5 triliun, Jokowi akan tetap memprioritaskan penanganan kemacetan dan banjir. 

Pemprov DKI mematok rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI pada 2014 sebesar Rp69,5 triliun. Jumlah itu meningkat 38,7% ketimbang APBD DKI 2013, yakni Rp50,1 triliun. 

Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) seusai menyerahkan RAPBD DKI 2014 ke DPRD DKI pada rapat paripurna DPRD DKI, kemarin. 

Pada RAPBD itu, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp62,21 triliun, meningkat 53,07% dari tahun ini sebesar Rp40,64 triliun. Belanja daerah mencapai Rp62,86 triliun, meningkat 35% ketimbang tahun ini sebesar Rp46,27 triliun. Komposisinya, belanja langsung Rp49,10 triliun dan belanja tidak langsung Rp13,76 triliun. 

Adapun penerimaan pembiayaan sebesar Rp7,28 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,63 triliun. “Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal beberapa BUMD seperti PT MRT dan PD Pembangunan Sarana Jaya.” 

Menurut Jokowi, dengan RAPBD sebesar Rp69,5 trilliun, pihaknya tetap memprioritaskan kemacetan dan banjir. Penanganan kemacetan antara lain melalui pembangunan sistem transportasi melalui pembebasan lahan koridor mass rapid transit (MRT), jalan layang Kapten Tendean-Blok M-Ciledug, pengadaan armada bus Trans-Jakarta, dan peremajaan angkutan umum. 

Untuk antisipasi banjir, rob, dan genangan, ada program pembangunan dan penguatan tanggul, pengerukan saluran, waduk, dan sungai, pembangunan sistem polder dan pompa, pembangunan tanggul pengaman pantai, dan pelaksanaan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). 

Selain itu, ada 10 program unggulan lainnya yakni pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas permukiman kota, dan pengadaan ruang terbuka hijau. 

Kemudian, peningkatan mutu pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dan rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan mutu kesehatan melalui Kartu Jakarta Sehat, serta peningkatan pelayanan publik. 

Selanjutnya ialah pembangunan budaya multikultur, pengembangan sarana olahraga dan pemuda, pemanfaatan ruang kota, dan pengurangan ketimpangan ekonomi serta perluasan kesempatan kerja. 

“Jadi ada 12 program unggulan. Kami harap RAPBD segera disahkan agar program bisa dijalankan,” tegas Jokowi. 

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengatakan hal itu akan dibahas di tiap fraksi. “Kami harap akhir Desember sudah disahkan.” 

Nontunai 

Secara terpisah, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengatakan mulai tahun depan Pemprov DKI menerapkan transaksi secara nontunai untuk kegiatan terkait APBD DKI. Itu bertujuan menciptakan transparansi dan akuntabilitas sehingga menghindari korupsi. 

“Ini pertama kalinya transaksi APBD secara noncash (nontunai), akan kita buatkan laporannya secara sistem,” ujar Hadi seusai bertemu dengan Gubernur Joko Widodo di Kantor BPK, Jakarta, kemarin. 

Ia menjelaskan, dengan sistem itu, BPK cuma menarik laporan transaksi secara daring dan dari bank yang mengelola APBD DKI, khususnya Bank DKI.

Media Indonesia