Banjarmasin, Pelita
Kerja keras pemerintah provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD-nya, ternyata membuahkan hasil. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Pemerintah Provinsi Kalsel meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang disampaikan pada rapat paripurna istimewa penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Prov Kalsel, Anggaran Tahun 2013, oleh Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, di gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin (30/6).
“Semua itu berkat upaya pemerintah daerah dan DPRD-nya, yang-mana gigih berkoordinasi hingga kepusat, ujar Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Sjafrudin Mosii, pada wartawan usai rapat.
Didampingi kepala Perwakilan BPK RI Kalsel, Suyatna, dan Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Edy Karim, serta gubernur Kalsel, Sjafrudin Mosii mencontohkan, diantara kriteria adalah penilaian yang sudah ada, kemudian terdapat kerjasama dengan pihak ketiga yang bangunan dan tanahnya masih dalam penguasaan provinsi, maka pada system kerjasamanya yang dilakukan perbaikan.
Selain itu, dalam rangka meraih opini WTP, pemerintah daerah telah melakukan upaya-upaya dan penilaian-penilaian. Ditambah dengan intensitas dan sinergitas pansus aset DPRD bersama pemda setempat yang giat melakukan presentasi pada pihaknya di Jakarta terkait adanya temuan berulang pada laporan keuangan sebelumnya, namun akhirnya dapat meraih WTP. Yang sesuai standart.
Pelita